.webp)
"Kerja sama ini mencakup upaya untuk mengatur harga barang dan pihak pemenang tender. Sehingga harga barang pada perusahaan pemenang tender tersebut telah didesain untuk kemudian dikorupsi," kata kata Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Robert Jimmi Lambila kepada wartawan, Jumat (27/5).
Dalam kasus ini, Kejari TTU, jelas dia, menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,7 miliar dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, Kabupaten TTU, tahun anggaran 2015.
"Jadi ada harga barang, misalnya Oximeter, kita bisa beli Oximeter ini di mana-mana harga Rp250 ribu. Tapi pada saat itu, pengadaannya bisa Rp100 juta. Artinya sesuatu yang sangat tidak wajar dan merugikan keuangan negara," jelasnya.
Para tersangka ini, disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 54 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain itu, para tersangka juga disangka melanggar pasal 21 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Robert menambahkan, hingga saat ini sebanyak 35 orang telah diperiksa Tim Penyidik Kejari TTU atas kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kami upayakan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, perkara ini segera kami tingkatkan ke tahap penuntutan," kata Robert.
Kejari TTU, jelas dia, juga akan melakukan upaya jemput paksa terhadap tiga pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu tahun anggaran 2015.
Pasalnya, tiga pihak tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Penyidik Kejari TTU. Para pihak tersebut, yaitu dua orang yang berada di Palu, Sulawesi Tengah, dan satu orang di Jakarta.
"Ada tiga pihak yang sampai sekarang kami panggil, tidak memenuhi panggilan. Akan kami upayakan untuk dilakukan upaya (jemput) paksa terhadap mereka," ucapnya.
Menurutnya, proses penyidikan atas kasus tersebut telah dimulai sejak 1 Januari 2022 lalu. Kejari TTU, juga akan segera melakukan pemberkasan atas perkara tersebut.
Ia berharap, para pihak yang terlibat dapat secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai pertimbangan dalam penuntutan nanti.
Sebelumnya, Kejari TTU telah menetapkan tersangka kasus korupsi pembelanjaan alat kesehatan di RSUD Kefamenanu tahun anggaran 2015.
Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,7 miliar ini cukup mengejutkan.
Kejari TTU menetapkan sebanyak tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. Para tersangka tersebut, yakni DD dan AS yang merupakan direktur dari dua perusahaan di Jakarta.
Satu tersangka lainnya, yakni ML, merupakan pegawai pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan.
Sedangkan, tersangka IWN merupakan mantan Direktur RSUD Kefamenanu. Selain itu, Kejari TTU juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni FC, II, YMB. Ketiga orang tersangka ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana.
Selasa (24/5) malam, tiga tersangka digelandang ke mobil tahanan Kejari TTU terlebih dahulu pasca dikenakan rompi orange oleh pihak penyidik Kejari TTU.
Sementara tersangka IWN masih mendapat perawatan medis karena terkendala kesehatan. Tersangka IWN dijemput dengan satu unit mobil ambulans menuju ke rumah sakit.
(irb/irb)
