.webp)
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur menggelar aksi damai, hari ini. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengklarifikasi wacana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan profesi guru (TPG) sebesar 50 persen.
PGRI menilai tidak ada wacana atau sosialisasi sebelumnya mengenai keputusan tersebut.
Pantauan detikBali, Selasa (9/12/2025), puluhan guru mengenakan seragam sambil berorasi di sepanjang jalan. Sebuah mobil dengan pengeras suara turut mengawal rombongan, diikuti puluhan kendaraan milik para guru. Mereka tiba di Kantor DPRD Flores Timur dan diterima Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, bersama anggota dewan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua PGRI Flores Timur, Albertus Da Gomes, menyampaikan bahwa TPP guru ASN di Flores Timur akan dipotong 50 persen pada 2026.
"Semua orang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan namun kesejahteraan yang harusnya kami terima tapi kami tidak terima maka hari ini kami datang lagi. Hari ini kita tidak sedang omong kami mau terima bukti. Karena isu yang beredar uang sudah terpotong 50 persen di tahun 2026," ujarnya di hadapan PGRI, Sekda Flores Timur, dan anggota DPRD Flores Timur.
Wakil Ketua lainnya, Muhammad Sole Kadir, mengatakan ada lima tuntutan yang dibawa PGRI Flores Timur. Pertama, soal rapelan gaji atau hak guru yang belum dibayar sejak 2019-2025. Kedua, hilangnya hak THR TPG senilai 50% hingga 100% akibat kelalaian data pada 2023-2025.
"Pemotongan TPP ASN sebesar 50 persen di tengah krisis fiskal, terhambatnya kenaikan pangkat guru dan kejelasan kuota, nasib guru honor sekolah swasta dan seleksi PPPK," ujar Muhammad Sole Kadir dalam pemaparannya di Gedung Bale Gelekat DPRD Flores Timur.
Ia mempertanyakan apakah persoalan tersebut murni kelalaian administrasi Dinas PKO atau rapelan sebenarnya sudah dianggarkan dalam tahun berjalan.
"Kami minta konfirmasi dan klarifikasi tenggat waktu pasti bulan apa dan tahun berapa seluruh tunggakan ini. Kami menolak jawaban afirmatif akan diusahakan," terangnya.
Sekretaris Daerah Flores Timur, Petrus Pedo Maran, menjelaskan tekanan fiskal yang terjadi akibat pengurangan dana transfer wilayah untuk Kabupaten Flores Timur sebesar Rp 159 miliar.
"Bagaimana mendiskusikan anggaran minim. Yang kita prioritaskan kepentingan masyarakat banyak. Bukan TPP saja, tapi juga belanja strategis daerah seperti jalan di tahun 2025 kita kehilangan 37 miliar, 2026," ujarnya.
Ia menyebut Dana Alokasi Umum untuk Sekolah Dasar (SD) kini tersisa Rp 5 miliar.
"Nah, apa yang kita lakukan. Pilihan memang sulit. Apakah kita harus menghilangkan belanja strategis yang sangat mendesak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tadi saya menyebut 2 infrastruktur jalan. TPP itu tambahan perbaikan penghasilan yang diberikan sesuai dengan kondisi keuangan daerah," paparnya.
Kepala Dinas PKO Flores Timur, Felix Suban Hoda, menuturkan surat dari Dirjen Keuangan yang mengatur pembayaran tersebut diterima terlambat oleh dinas.
"Kami sudah mengajukan 2019 hingga 2024 total 341 guru yang punya tidak raplen. THR TPG 50 persen 2023 dan 2024 100 persen. Secara data kita siapkan tapi implementasi surat dirjen keuangan untuk bupati walikota dan gubernur kami lambat mendapat," kata Felix.
"Sehingga datang itu diajukan ke inspektorat dalam rangka review urusan lebih lanjut. 10 Januari 2025 tentu saja kami tetap berkomunikasi untuk pemenuhan hak-hak surat bupati yang disampaikan kepada dirjen keuangan daerah. Kemudian berkaitan dengan," imbuhnya.
(dpw/dpw)
