.webp)
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali telah meresmikan program Jaga Desa. Program ini akan mengawasi pengelolaan keuangan desa hingga penyelesaian sengketa di tengah masyarakat desa.
Menerapkan hukum modern dengan nilai kearifan lokal, program Jaga Desa diharapkan bisa berjalan efektif dengan melibatkan masyarakat desa adat dalam menjaga, mengawasi, dan memberikan hukuman seusai kearifan lokal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan, Ahmad Riza Fatria, menjelaskan program Jaga Desa juga bisa berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
"Kita berharap ini bisa menjadi satu kesatuan, sistem keuangan ada, sistem pemerintahan desa, koperasi merah putih juga ada. Kejaksaan bisa ikut dan ada di tengah-tengah untuk bisa mengorkestra sehingga semua bisa berjalan dan terjalin dengan baik," ungkap Riza di kantor Kejati Bali, Kamis (12/9/2025).
Kegiatan peluncuran disertai dengan penandatanganan perjanjian kerjas ama antara bupati/wali kota se-Bali dengan Kajari se-Bali. Program Jaga Desa merupakan kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Sementara itu, Jaksa Agun Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani mengapresiasi dan mendukung langkah nyata seperti ini dengan berkoordinasi dari pihak Kejari. Ia menekankan jika nantinya koordinasi tidak berjalan baik, tidak mendapat respons dari jaksa, pihak desa bisa melaporkan ke Jamintel.
"Jika ada oknum jaksa melakukan, malah mengintimidasi, bisa langsung dilaporkan langsung ke Kejaksaan Agung atau ke Jamintel," imbuhnya.
Dalam acara tersebut, hadir pula Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P, hingga Gubernur Bali Wayan Koster. Kemudian, ada Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Wakapolda Bali Brigjen Komang Sandi Arsana, perangkat desa perwakilan se-Bali. Dalam acara ini, Kajati Bali Ketut Sumedana juga meluncurkan buku Bale Kertha Adhyaksa.
(hsa/hsa)
