.webp)
Rancangan perubahan APBD Kota Denpasar 2026 mengalami kenaikan signifikan. Target pendapatan daerah yang sebelumnya Rp 3,08 triliun lebih naik menjadi Rp 3,26 triliun atau bertambah Rp 179,83 miliar lebih. Di sisi lain, belanja daerah meningkat hingga Rp 3,90 triliun lebih.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan II tahun 2026 DPRD Kota Denpasar terkait APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Kenaikan pendapatan daerah terutama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). PAD yang sebelumnya Rp 2,05 triliun berubah menjadi Rp 2,22 triliun lebih atau naik Rp 178,73 miliar lebih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PAD tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp 1,76 triliun yang naik menjadi Rp 1,89 triliun atau bertambah Rp 132,37 miliar lebih. Sementara retribusi daerah dari Rp 162,83 miliar menjadi Rp 152,11 miliar atau berkurang Rp 10,72 miliar lebih.
"Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari Rp 99,46 miliar, menjadi Rp 123,81 miliar atau bertambah Rp 24,35 miliar lebih. Lain-lain PAD yang sah dari Rp 23,01 miliar dirancang sebesar Rp 55,74 miliar lebih atau bertambah Rp 32,72 miliar," ujar Jaya Negara.
Selain PAD, pendapatan transfer sebelum perubahan dari Rp 1,03 triliun lebih menjadi Rp 1,02 triliun lebih atau turun Rp 3,31 miliar lebih. Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari rancangan Rp 0 menjadi Rp 4,41 miliar.
Jaya Negara menjelaskan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 juga mengalami kenaikan. Belanja daerah dari Rp 3,64 triliun lebih menjadi Rp 3,90 triliun lebih atau naik Rp 262,40 miliar lebih.
Rinciannya, belanja operasi dari Rp 2,50 triliun menjadi Rp 2,73 triliun lebih. Kemudian, belanja modal sebesar Rp 753,77 miliar lebih menjadi Rp 814,79 miliar lebih.
Sementara belanja tidak terduga dari Rp 14,02 miliar menjadi Rp 5,05 miliar lebih atau berkurang Rp 8,96 miliar lebih.
"Belanja transfer sebelum perubahan Rp 366,99 miliar menjadi Rp Rp 347,84 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 19,15 miliar lebih," jelasnya.
Secara umum, rancangan perubahan APBD tahun 2026 mengalami defisit sebesar Rp 644,73 miliar lebih atau bertambah menjadi Rp 82,56 miliar dari sebelumnya Rp 562,16 miliar.
SiLPA tahun 2025 sebesar Rp 644,73 miliar lebih dari sebelumnya Rp 587,16 miliar atau bertambah Rp 57,56 miliar. Ada juga pengeluaran pembiayaan daerah dari Rp 25 miliar lebih berubah menjadi Rp 0 atau berkurang Rp 25 miliar lebih.
Dalam rapat yang sama, disampaikan pula rancangan anggaran APBD tahun 2027. Anggaran tersebut dirancang sebesar Rp 2,89 triliun lebih.
PAD dirancang sebesar Rp 2,15 triliun lebih. Angka tersebut berasal dari pajak daerah Rp 1,85 triliun, retribusi daerah Rp 152,15 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 100,21 miliar lebih serta lain-lain PAD yang sah Rp 53,64 miliar lebih.
Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp 736,52 miliar lebih terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 629,02 miliar lebih dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 107,50 miliar lebih. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,60 miliar lebih.
Belanja daerah tahun 2027 dirancang sebesar Rp 3,35 triliun lebih. Belanja operasi dirancang Rp 2,50 triliun lebih, masing-masing untuk belanja pegawai sebesar Rp 1,31 triliun lebih, belanja barang dan jasa Rp 997,11 miliar, belanja subsidi Rp 46,8 miliar, Rp 195,73 miliar lebih, serta belanja bantuan sosial Rp 3 miliar.
Sedangkan belanja modal dirancang Rp 459,70 miliar lebih. Rinciannya terdiri dari belanja modal tanah Rp 125 juta, modal peralatan dan mesin Rp 25,22 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp 168,09 miliar lebih, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 261,51 miliar lebih, modal aset tetap lainnya Rp 4,26 miliar lebih dan belanja modal aset lainnya Rp 479,64 juta.
Belanja tidak terduga dirancang sebesar Rp 8,18 miliar lebih. Sementara belanja transfer Rp 379,82 miliar lebih terdiri dari belanja bagi hasil Rp 186,50 miliar lebih dan bantuan keuangan Rp 193,31 miliar lebih.
"Berdasarkan target pendapatan daerah dan belanja daerah, maka dalam rancangan APBD tahun 2027 terjadi defisit sebesar Rp 459,63 miliar lebih. Defisit akan ditutupi dari pembiayaan daerah tahun anggaran 2027 sebesar Rp 459,63 miliar lebih," terangnya.
"Terdiri atas penerimaan pembiayaan dirancang sebesar Rp 490,13 miliar lebih dan pengeluaran Rp 30,50 miliar lebih," sambungnya.
Dari penjelasan rancangan perubahan APBD tahun 2026 dan rancangan anggaran APBD tahun 2027 yang disampaikan Jaya Negara di hadapan ketua dan anggota DPRD Kota Denpasar, diharapkan mendapat masukan dan koreksi konstruktif.
"Saya berharap pembahasan ini bisa menghasilkan APBD yang terbaik untuk keberlanjutan Kota Denpasar. Sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil terbaik bagi pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai," pungkasnya.
