Berita dan Informasi Retribusi daerah Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliJumat, 18 Jul 2025 22:58 WIB

Realisasi PAD Manggarai Barat Capai Rp 119 Miliar, Baru 37 Persen dari Target

PAD Kabupaten Manggarai Barat hingga 16 Juli 2025 mencapai Rp 119,6 miliar, baru 37,60% dari target. DPRD minta review NJOP yang dinilai tidak berpihak.

detikSulselSenin, 14 Jul 2025 18:00 WIB

Kolaborasi Bank Sulselbar-BI Sulsel Dukung Digitalisasi Keuangan Pemda Selayar

Bank Sulselbar, bersama BI dan Pemkab Selayar, meluncurkan digitalisasi retribusi untuk pariwisata dan pelabuhan, mendukung transparansi keuangan daerah.

detikJabarSabtu, 10 Mei 2025 22:30 WIB

Dewan Soroti Pajak dan Retribusi di Indramayu yang Masih Semrawut

DPRD Indramayu soroti pajak dan retribusi daerah. Pembahasan Raperda mencakup tarif PBB, retribusi wisata, dan pajak restoran yang perlu kajian ulang.

detikSulselRabu, 12 Feb 2025 19:45 WIB

PAD Bulukumba Capai Rp 173,6 M di 2024, Pajak-Retribusi Jauh dari Target

Pemkab Bulukumba mencatat PAD 2024 mencapai Rp 173,642 miliar, namun masih di bawah target. Bapenda berupaya perbaiki metode perhitungan untuk 2025.

detikSumutJumat, 25 Okt 2024 15:21 WIB

Kenaikan Tarif Parkir di Medan Resmi Berlaku: Roda 2 Rp 3.000, Roda 4 Rp 5.000

Pemkot Medan menaikkan tarif parkir: sepeda motor Rp 3 ribu dan mobil Rp 5 ribu. Masyarakat bisa pilih tarif sesuai Perda atau parkir berlangganan.

detikBaliSenin, 19 Agu 2024 22:22 WIB

PDIP Soroti Target Retribusi Bali di APBD-P Naik Jadi Rp 314 Miliar

Fraksi PDIP DPRD Bali usulkan kenaikan target Pendapatan Retribusi Daerah menjadi Rp 314,22 miliar dalam APBD-P 2024, mencermati defisit anggaran.

detikNewsKamis, 23 Nov 2023 15:35 WIB

BPK Banten Soroti Retribusi Sektor Pariwisata di Lebak

BPK Banten menyoroti retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Lebak. BPK menyebut retribusi yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan potensi pendapatan.

detikNewsSelasa, 20 Jun 2023 11:59 WIB

Jokowi Terbitkan PP Atur Retribusi Daerah soal Parkir-Pengendalian Lalin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.