
DPRD NTB Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Ini Catatannya
DPRD NTB setujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2024 dengan surplus Rp 96,5 miliar. Gubernur Iqbal berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
DPRD NTB setujui Ranperda pertanggungjawaban APBD 2024 dengan surplus Rp 96,5 miliar. Gubernur Iqbal berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
Wagub Banten menyampaikan ada kemungkinan target pendapatan asli daerah (PAD) tak tercapai. Pemprov Banten akan mengevaluasi anggaran agar tak ada gagal bayar.
DPRD Sumsel gelar Rapat Paripurna XVIII untuk membahas jawaban Gubernur atas pandangan fraksi terkait Raperda Perubahan APBD TA 2025.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem diproyeksikan naik Rp 35 miliar pada APBD-P 2025, didorong oleh sektor pajak yang menunjukkan kinerja positif.
Tiga BLUD sektor kelautan di NTB berkontribusi lebih dari Rp 400 juta untuk PAD. Namun, regulasi baru menghambat potensi pendapatan daerah.
Pemkot Binjai menunggak pajak 332 kendaraan dinas, memicu kritik dari DPRD. Anggota dewan menilai ini contoh buruk bagi masyarakat dan PAD yang menurun.
Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat mendorong pemasangan GIS pada kapal wisata di Labuan Bajo untuk optimalkan pajak. Ini alasannya.
Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali menilai Gubernur Koster pesimistis dalam merancang APBD Perubahan 2025. Mereka usulkan metode perencanaan lebih realistis.
Pemkab Karangasem mencatat PAD mencapai Rp 257,7 miliar hingga Juli 2025, setara 56,50% dari target. Pajak BJT dan MBLB jadi penyumbang utama.
Ia menambahkan, agar PAD meningkat, kepala daerah perlu mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta.