.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pelaku usaha di daerah itu untuk mengurus sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Sertifikat HACCP menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki pengusaha untuk dapat melakukan ekspor.
Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti mengungkapkan sertifikat itu sekaligus untuk menjamin mutu produk yang diproduksi telah sesuai standar. Saat ini, belasan pengusaha lokal di NTB telah memiliki sertifikat tersebut.
"Sudah ada 16 perusahaan yang memiliki (sertifikat HACCP) dan bisa ekspor. Itu termasuk banyak," kata Nuryanti di Mataram, Minggu (27/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari belasan pengusaha tersebut, PT High Point Fisheries sudah mendapat sertifikat HACCP Grade A untuk produk tuna beku, tuna sako, dan tuna cube. Ada pula PT Blue Ocean Lobster yang mengantongi sertifikat HACCP Grade B dengan produk lobster beku.
"Untuk ekspor, memiliki sertifikat HACCP itu adalah standar. Jadi, ada itu dulu baru bisa ekspor, sebagai bentuk jaminan ke mitra," jelasnya.
Menurut Nuryanti, penjaminan mutu produk lokal di dalam maupun yang diekspor akan lebih banyak diolah dengan kemasan steril dan higienis. Dengan begitu, daya tahan produk tersebut bisa lebih panjang atau minimal bisa enam bulan.
"Kalau sudah seperti itu, secara otomatis jangkauan pasar lebih luas," imbuhnya.
Saat ini, pengemasan steril produk lokal baru berupa produk olahan sapi dan unggas, seperti sate rembiga dan ayam taliwang. NTB juga berencana untuk mencoba pengemasan steril pada produk olahan ikan.
"Sate ikan laut, sate ikan Lombok Utara tidak ada duanya, hanya ada satu-satunya di Indonesia. Kami akan dorong (produksi) dalam jumlah besar dan dikemas steril. Kami juga akan bekerja sama untuk beberapa produk lain untuk bisa diuji F0 sehingga dapat izin edar BBPOM. Salah satunya sate ikan pusut," tuturnya.
Nuryanti menjelaskan melalui penjaminan mutu di sektor perikanan ini, komunitas nelayan akan mendapatkan manfaat. Salah satunya dari sisi rantai suplai yang akan relatif panjang. Terlebih dengan adanya olahan pascapanen selain dibekukan.
Ketika ada olahan yang diekspor, dia berujar, rantai manfaatnya akan lebih panjang. Seperti bertambahnya jumlah serapan tenaga kerja baru hingga menekan kemiskinan.
"Jadi kami harus hilirisasi sesuai keinginan presiden baru, baik perikanan, pertanian, dan peternakan," pungkasnya.
Kepala BPPMHKP Mataram Ni Luh Anggra Lasmika mengeklaim ekspor perikanan di NTB terus meningkat signifikan. Terbaru, NTB mengekspor tuna dan lobster beku sebanyak 217 ton dengan nilai mencapai Rp 26 miliar.
"Ekspor itu harus ada sertifikat HACCP-nya untuk menjamin mutu produk yang dikirimkan. Sudah ada 16 perusahaan yang sudah punya, salah satunya pengelolaan ikan baik yang segar amupun beku," kata Anggra.
(iws/iws)
