.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Bali dimulai pada 2024. Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali justru pesimistis megaproyek itu terlaksana tahun depan.
Kepala Bidang Keterpaduan Moda Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali I Kadek Mudarta mengatakan proyek LRT tidak mungkin dimulai pada 2024. Mudarta belum dapat memastikan kapan, karena masih banyak kendala yang harus diselesaikan.
"Belum. Kalau pada 2024 rasanya tidak memungkinkan. Kami harus realistis," kata Mudarta di Seminyak, Kuta Utara, Rabu (27/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendala pertama yang tidak mungkin mengeksekusi proyek LRT di Bali adalah soal studi kelayakan. Saat ini, studi kelayakan baru selesai dilakukan pada rute fase (section) 1b, yakni dari Central Parkir di Kuta hingga ke Seminyak.
Mudarta tidak secara rinci menjelaskan apa saja hasil studi kelayakan fase 1b. Yang pasti, studi kelayakan fase 1b itu mencakup peta perjalanan kereta LRT secara rinci, dengan dua titik di Central Parkir Kuta dan Seminyak tersebut.
"Artinya, dari studi kelayakan itu akan menentukan (kereta LRT berjalan) lewat mana dan sebagainya. Tapi titik-titiknya dari Central Parkir sampai Seminyak, yang merupakan salah satu bagian dari yang panjang (total rute sejauh 20 kilometer)," kata Mudarta.
Kemudian, soal pendanaan. Mudarta mengakui kemampuan finansial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak mampu menutup keseluruhan biaya membangun LRT di Bali. Total yang dibutuhkan untuk membangun LRT di rute fase 1b tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 7 triliun.
"Saya nggak hapal (kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Bali). (Kalau proyek LRT sendiri butuh biaya) butuh triliunan. Saya nggak hapal angkanya. Kalau nggak salah, section 1 itu (butuh) US$ 590 juta. Mungkin kalau dikonversi itu tujuh triliun (Rp 7 triliunan). Itu baru satu section. Total investasinya belasan triliun," jelasnya.
Kendala berikutnya yang dihadapi adalah upaya Pemprov Bali untuk balik modal belasan triliun rupiah yang telah dihabiskan untuk proyek tersebut. Yakni, bagaimana pemerintah Bali dapat mengembalikan modal awal dan menutup biaya operasional.
Sebelumnya, Luhut menyebut groundbreaking proyek LRT Bali ditargetkan dimulai awal 2024. Menurutnya, studi untuk proyek ini sebenarnya sudah lama dilakukan tapi terhenti karena pandemi COVID-19. Kini pemerintah ingin melanjutkannya.
"Kami berharap groundbreaking itu early next year, awal tahun depan bisa groundbreaking, karena itu studinya lama dilakukan, tapi terhenti COVID-19," ujar Luhut, dilansir detikFinance, Rabu,
(hsa/hsa)
