detikBali

Bali Raih Penghargaan Bidang Kesehatan dan Pendidikan dari Kemendagri

Terpopuler Koleksi Pilihan

Bali Raih Penghargaan Bidang Kesehatan dan Pendidikan dari Kemendagri


Fabiola Dianira - detikBali

Mendagri Tito Karnavian dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Batch 2 Tahun 2026 Region II Jawa-Bali di Nusa Dua, Jumat (28/8/2026).
Mendagri Tito Karnavian dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Batch 2 Tahun 2026 Region II Jawa-Bali di Nusa Dua, Jumat (28/8/2026). (Foto: Fabiola Dianira/detikBali)
Badung -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih penghargaan bidang layanan kesehatan dan pendidikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bali meraih peringkat pertama dalam kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan tingkat provinsi, mengungguli Provinsi DKI Jakarta yang menempati posisi kedua.

Sementara dalam kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan tingkat provinsi, Bali menempati peringkat kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Batch 2 Tahun 2026 Region II Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Jumat (28/8/2026) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada pemerintah daerah. Menurut Koster, penghargaan tersebut mendorong para kepala daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pertama, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam memberikan penghargaan kepada para kepala daerah dalam empat kategori pembangunan yang pada intinya adalah bagaimana itu diwujudkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Koster, Jumat malam.

ADVERTISEMENT

Koster mengatakan Bali sebelumnya juga meraih dua penghargaan pada batch pertama, masing-masing sebagai peringkat pertama. Saat itu, per penghargaan mendapat insentif sebesar Rp 3 miliar sehingga Bali memperoleh total Rp 6 miliar.

Sementara penghargaan kali ini, Provinsi Bali memperoleh insentif Rp 2 miliar untuk kategori layanan kesehatan dan Rp 1,5 miliar untuk layanan pendidikan. Dengan demikian, total insentif yang diterima Bali mencapai Rp 3,5 miliar.

"Ini bukan soal angka penghargaan, tapi bagaimana Bapak Menteri itu mendorong, memotivasi para kepala daerah untuk membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing," imbuh Koster.

Gubernur dua periode itu menuturkan insentif tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di Bali. Menurutnya, anggaran Rp 3,5 miliar cukup membantu perbaikan jalan di tengah kondisi fiskal yang terbatas.

"(Rp) 3,5 miliar ini lumayan, bisa perbaiki jalan dua kilometer," kata Koster.

Meski meraih peringkat pertama kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Koster mengakui pelayanan kesehatan di Bali masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Sementara di bidang pendidikan, ia berjanji akan terus meningkatkan kualitas layanan agar Bali kembali meraih peringkat pertama.

"Kalau kesehatan kita sudah sampai masuk ke tingkat desa. Ya, dan sekarang akan ditingkatkan lagi kelasnya. Dari pelayanan pembantu, Pustu (puskesmas pembantu), menjadi klinik desa. Pendidikan, harusnya pendidikan Bali itu nomor satu harusnya," pungkasnya.

Empat Kategori

Sebelumnya, Kemendagri memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah (pemda) berprestasi di Jawa dan Bali. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan empat kategori yang dinilai yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, empat kategori tersebut dipilih karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.

Tito mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga dapat berupa insentif bagi daerah berprestasi. Namun, bentuk penghargaan pada batch kedua ini dikurangi dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan.

"Ada yang berbentuk insentif fiskal, ada juga yang berbentuk kuota rumah bedah rumah dari Kementerian Perumahan," kata Tito.



(iws/iws)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan










Hide Ads