.webp)
Kerusakan jalan di Buleleng, Bali, ternyata mencapai hingga 300 kilometer (km). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bakal melakukan penanganan terhadap ratusan km jalan yang rusak secara bertahap.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengatakan seluruh ruas jalan yang rusak telah dipetakan dan masuk dalam perencanaan penanganan pemerintah.
"Kami di PU sudah tahu semua, bukan pemerintah abai. Pemerintah sudah punya mapping-nya, tetapi karena kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah mengambil langkah super prioritas. Mana yang paling rusak dan paling strategis, itu yang ditangani dahulu," ujar Adiptha, Selasa (23/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adiptha menegaskan Pemkab Buleleng tidak abai terhadap persoalan jalan rusak di tengah pembangunan Titik Nol Singaraja. Terlebih, persoalan jalan rusak di Buleleng selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.
"Kami menyelesaikan hal-hal wajah kota kita tanpa meninggalkan kewajiban kami juga. Perbaikan jalan justru anggarannya lebih besar sebenarnya," terang Adiptha.
Pemkab Buleleng, tutur Adiptha, mengalokasikan sekitar Rp 70 miliar untuk perbaikan jalan pada 2026. Selain itu, sektor irigasi juga mendapat dukungan anggaran sekitar Rp 40 miliar.
Pemkab Buleleng tahun ini menargetkan perbaikan jalan rusak sepanjang 30 km. Sebanyak empat paket pekerjaan telah berkontrak dan tengah berjalan. Selain itu, lima lokasi lain juga akan segera dieksekusi. Beberapa ruas yang sempat menjadi sorotan publik, seperti Jalan Pattimura dan kawasan Liligundi, juga telah masuk dalam daftar penanganan tahun ini.
Adiptha mengungkapkan Pemkab Buleleng, karena keterbatasan anggaran, hanya mampu memperbaiki jalan sepanjang 30 km setiap tahun. Padahal, Buleleng mempunyai jalan sepanjang 1.136 km. Ia meminta masyarakat memahami keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
"Bisa dibayangkan, 1.136 km jalan dari barat sampai timur harus kami rawat. Karena anggaran terbatas, tentu perlu tahapan-tahapan," jelas Adiptha.
Sebagai upaya mempercepat penanganan jalan rusak, Pemkab Buleleng juga mengandalkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dukungan tersebut sangat membantu mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan prioritas.
Selain perbaikan permanen, Pemkab Buleleng juga membentuk Satgas Sigap Merah Putih yang bertugas melakukan penanganan darurat terhadap jalan berlubang guna mengurangi risiko kecelakaan.
Adiptha juga menyinggung banyaknya keluhan jalan rusak yang beredar di media sosial (medsos). Ia mengapresiasi kepedulian masyarakat dan memastikan seluruh kerusakan jalan telah masuk dalam data dan perencanaan pemerintah.
"Kami paham teman-teman netizen sangat peduli dengan jalan kita. Tetapi sebenarnya semua sudah ada mapping-nya. Tinggal menunggu tahapan penanganan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran," ujar Adiptha.
Di sisi lain, proses perbaikan jalan sempat terkendala kenaikan harga material, khususnya aspal. Kondisi tersebut membuat sejumlah proses lelang sebelumnya minim peminat karena nilai kontrak dianggap tidak lagi sesuai dengan harga pasar.
"Harga aspal naik cukup jauh. Dari sekitar Rp 12 ribu menjadi Rp 20 ribu per kilogram. Rekanan jadi tidak berani menawar. Makanya kami evaluasi ulang RAB-nya," jelas Adiptha.
Setelah penyesuaian dilakukan, proyek perbaikan jalan kini mulai berjalan dengan empat kontrak yang sudah efektif dan sejumlah lokasi lain yang akan segera dikerjakan sepanjang tahun 2026.
(hsa/hsa)
