.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali meresmikan Layanan Unit Disabilitas Penanggulangan Bencana yang bekerja sama dan didanai Pemerintah Australia. Program ini menjadi wadah bagi warga penyandang disabilitas di Bali untuk berkontribusi langsung dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana alam.
"Bagaimana kami selalu berupaya memastikan penyandang disabilitas, dapat akses dan kesempatan yang setara, dalam setiap tahapan penanggulangan bencana," kata Kepala BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya saat pengukuhan dan peresmian layanan itu di kantornya, Jumat (24/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai wadah partisipasi dan komunikasi, bagaimana penanggulangan bencana ini dilakukan bersama sehingga tidak ada yang tertinggal," imbuhnya.
Teja mengatakan sebanyak 11 tim yang dibentuk dan diresmikan pada layanan itu, yang akan mencakup 26 ribu warga disabilitas di Bali. Belasan tim itu berisi petugas BPBD nondisabilitas dan disabilitas, disesuaikan dengan jenis disabilitasnya.
Tugas mereka melakukan pemetaan, penyediaan kebutuhan, dan sosialisasi penanganan bencana sesuai tim disabilitasnya. Sehingga, warga Bali penyandang disabilitas yang tergabung di dalam tim itu yang akan menginformasikan apa saja kebutuhan dan bagaimana penanganan saat ada korban bencana penyandang disabilitas.
"Jadi dengan adanya tim ini, upaya penanggulangan bencana kami perkuat. Sebelumnya, ada komunikasi dan sosialisasi tentang bencana (terhadap warga penyandang disabilitas). Tapi kurang optimal," kata Teja.
Teja mengatakan ada sejumlah hal penting yang perlu diketahui penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Pertama, penyandang disabilitas perlu membekali diri dengan pengetahuan dasar tentang tiap jenis bencana.
Kedua, setelah jenis bencana dipahami, maka dilakukan perencanaan yang sesuai untuk menanggulangi bencana itu. Mulai dari apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana prosedur penanganan saat dan pasca bencana, bagi korban penyandang disabilitas.
"Termasuk sistem peringatan dini yang inklusif. Supaya mereka (penyandang disabilitas) juga paham peringatan dini. Cara evakuasi, mereka juga harus tahu. Cara menyelamatkan diri. Bahkan, mereka yang punya kapasitas, dapat membantu yang lain dan yang nondisabilitas," jelasnya.
Selain 11 tim itu, ada juga tim siap siaga yang dibentuk. Tim itu bertugas sebagai penghubung antara pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait apa saja yang dibutuhkan saat menangani bencana alam.
"Tim siap siaga. Ditunjuk pihak Australia untuk penghubung antara mereka dengan Pemprov Bali dalam rangka memenuhi kebutuhan upaya penyelamatan korban bencana," katanya.
(nor/nor)
