Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ternyata ada bekerja sama dengan organisasi maskapai internasional Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA). Kerja sama ini dilakukan untuk mengatasi kebocoran pungutan wisatawan asing yang berlibur ke Pulau Dewata.
Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih. Kerja sama Pemprov Bali dengan SITA dilakukan saat masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
"SITA ini adalah organisasi kumpulan-kumpulan maskapai internasional dan sudah ada di seluruh negara dan infonya itu sekitar 60-80 persen maskapai yang terbang ke Bali itu sudah anggota SITA," ujar Ajus Linggih di DPRD Bali, Rabu (19/3/2025).
Melalui kerja sama tersebut, jelas Ajus Linggih, dapat mencegah kebocoran wisatawan asing yang tidak membayar pungutan saat tiba di Bali.
"Pada saat di Bali nih misalkan mereka belum bayar, pas mau berangkatnya kan di check in, itu nanti ada noted bahwa penumpang ini belum bayar sehingga tidak bisa terbit boarding passnya sampai dengan dia membayar," jelas Ajus Linggih.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali itu mengatakan pola tersebut masih dalam tahap uji coba. "Harapannya bisa meraup di atas 90 persen wisatawan asing yang masuk ke Bali," sambung Ajus Linggih.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai pencegahan kebocoran wisatawan yang tidak membayar itu paling mudah dideteksi dari tiket. Sehingga, dengan kebijakan ini dapat mencapai target yang telah ditentukan.
Simak Video "Video DPRD Bali Sidak Kawasan Tahura: Ada Pabrik Beton-Rumah Warga"
(iws/iws)