Berita dan Informasi Pungutan wisatawan Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikBaliKamis, 05 Jun 2025 22:16 WIB

BPK Ungkap 2 Temuan Masalah Anggaran Pemprov Bali

BPK RI temukan dua catatan dalam audit Pemprov Bali: belanja BOS melebihi anggaran dan penggunaan dana PWA yang belum jelas.

detikBaliSenin, 14 Apr 2025 16:11 WIB

Kerja Sama Pemungutan Wisman dengan Pihak Ketiga Bakal Diatur dalam Pergub

Pemprov Bali rencanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pungutan wisatawan asing. Kerja sama dengan pihak lain akan diatur melalui pergub.

detikBaliRabu, 19 Mar 2025 14:44 WIB

DPRD: Bali Kerja Sama dengan SITA untuk Atasi Bocornya Pungutan Wisatawan

Pemprov Bali bekerja sama dengan SITA untuk mencegah kebocoran pungutan wisatawan asing. Sistem baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran.

detikBaliSabtu, 08 Feb 2025 15:31 WIB

Genjot Pungutan Turis Asing, Pemprov Bali Akan Perluas Kerja Sama Bank

Pemprov Bali meraup Rp 27,6 miliar dari pungutan wisatawan asing di awal 2025. Dana ini akan digunakan untuk lingkungan dan budaya Bali.

detikTravelSenin, 23 Des 2024 08:07 WIB

Bali Pertegas Pungutan Wisatawan Asing, Turis Belum Bayar Dilarang Masuk

Pemerintah Bali akan tegas menerapkan pungutan bagi wisatawan asing. Turis yang belum membayar dilarang masuk, dengan revisi Perda untuk memperkuat sanksi.

detikTravelKamis, 28 Nov 2024 05:01 WIB

Sampah Bikin Bali Tak Layak Dikunjungi 2025, Pajak Turis Seharusnya Jadi Penyelamat

Bali mencatat penerimaan Rp 287 miliar dari pungutan wisatawan asing sejak 14 Februari 2024. Pemasukan itu disarankan juga untuk mengelola sampah.

detikBaliSabtu, 23 Nov 2024 11:57 WIB

Pungutan Wisatawan Asing di Bali Sudah Terkumpul Rp 287 Miliar

Pemprov Bali genjot penerimaan daerah lewat pungutan wisatawan asing (PWA) US$ 10. Sejak 14 Februari 2024, PWA sumbang Rp 287 miliar dari 4,7 juta wisman.

detikBaliSenin, 28 Okt 2024 15:24 WIB

Mahendra Akan Tingkatkan Target Pungutan Wisman pada 2025

Pj Gubernur Bali berencana meningkatkan target pungutan wisatawan asing pada 2025 setelah kritik dari DPRD. Pendapatan asli daerah juga dioptimalkan.