Genjot Pungutan Wisatawan Asing, Pemprov Bali Target Kerja Sama dengan Hotel

Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Paripurna ke- 26 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di kantor Gubernur Bali, Senin (28/7/2025). (Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)

Denpasar -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus menggenjot penerimaan pendapatan daerah dari pungutan wisatawan asing (PWA). Pemprov Bali bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata untuk menarik pungutan Rp 150 ribu per turis asing yang pelesiran ke Pulau Dewata.

Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan Pemprov Bali telah menjajaki kerja sama dengan para pihak, termasuk pengelola hotel, dalam penarikan PWA tersebut. Ia berharap kerja sama tersebut mulai bisa terapkan pada Agustus mendatang

"Kalau diterapkan sampai akhir tahun 2025, mudah-mudahan pendapatan dari pungutan wisatawan ini bisa meningkat," ujar Koster saat Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (28/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koster menuturkan dirinya semula mengira bahwa penarikan PWA tersebut tidak sulit diterapkan karena dibantu oleh beberapa pihak. Ia pun menyadari perlunya menyiapkan imbalan atas penarikan PWA yang melibatkan pengusaha sektor pariwisata itu.

"Jadi, harus ada imbal jasalah. Masa kita dapat duit, disuruh mungut-mungut, nggak dapat bagian? Kira-kira begitu. Jadi, niat baiknya ternyata harus kami hitungkan juga sebesar maksimum tiga persen," ujar politikus PDIP itu.

Koster membeberkan program dan kegiatan yang dibiayai dari PWA antara lain untuk perlindungan budaya dan lingkungan. Kemudian, Koster berharap DPRD Bali juga menyetujui agar dana yang terkumpul dari PWA dapat digunakan untuk membantu kegiatan desa adat.

"Mudah-mudahan Dewan juga setuju, kami akan memperuntukkan khusus untuk desa adat spesifik. Jadi, karena desa adat ada infrastruktur dan ada juga budaya," ujar Koster.

Gubernur Bali dua periode itu menjelaskan masing-masing desa adat di Bali saat ini mendapat anggaran Rp 300 juta dari Pemprov Bali. Ia berkeinginan bantuan untuk 1.500 desa adat di Bali meningkat.

"Ke depan sekiranya targetnya tercapai, maka untuk desa adat bisa kita tingkatkan minimum Rp 50 juta per desa adat. Sehingga menjadi Rp 350 juta," ungkapnya.

Koster menilai jumlah bantuan yang diberikan itu tergolong kecil jika dibandingkan dengan beban desa adat yang menurutnya begitu besar. Idealnya, dia berujar, masing-masing desa adat mengelola anggaran Rp 500 juta per tahun.

"Tapi, tentu saja tidak dipukul rata sesuai dengan kebutuhan dan tingkat upakara yang ada di masing-masing desa adat," pungkasnya.

Sebelumnya, Koster mengungkapkan jumlah pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing pada semester I atau enam bulan pertama 2025 mencapai Rp 168 miliar. Menurut dia, jika jumlah tersebut stabil sampai akhir tahun, Pemprov Bali akan mendapatkan sekitar Rp 340 miliar dari PWA. Hal itu diungkapkan Koster saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali pada 30 Juni lalu.