.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack memastikan lima tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam tersampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan tersebut terkait pembatalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Hal tersebut diungkapkan Dewa Jack saat menerima ratusan mahasiswa se-Bali tersebut di wantilan DPRD Bali, Senin (17/2/2025). Para mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo berdampak pada sektor pendidikan.
"Kami akan kirimkan (tuntutan mahasiswa) ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) karena ini mahasiswa kami, ini bagian dari rakyat Bali, bagian dari generasi muda yang akan membawa bangsa ini ke depan," ujar Dewa Jack.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDI Perjuangan itu berkomitmen mengawal aspirasi para mahasiswa tersebut. Hal itu dituangkan ke dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Bali dan mahasiswa.
"Kami menuntut semua pihak, termasuk pemerintah, presiden, serta Kementerian Keuangan, untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025," jelasnya.
DPRD Bali, Dewa Jack berujar, mendukung seluruh tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Termasuk mendesak pemerintah untuk mengkaji makan gratis dan membayar tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan.
"Saya berterima kasih mereka bisa sopan santun masuk, berani menyampaikan aspirasi dengan damai," pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Bali, Senin. Mereka menuntut pencabutan Inpres 1/2025 karena dinilai berdampak pada sektor pendidikan.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, I Ketut Indra Adiyasa, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran tersebut menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan. Ia menilai kebijakan itu juga berpotensi memangkas anggaran organisasi mahasiswa (Ormawa) di kampus.
"Seperti pemotongan KIPK, perkuliahan di perguruan tinggi, tentu berpengaruh ke Ormawa. Berpengaruh ke program kerja yang terbatas oleh rektorat," kata Indra di depan gedung DPRD Bali.
Selain menuntut pencabutan Inpres 1/2025, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Kemudian, mereka meminta pemerintah mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(iws/dpw)
