.webp)
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bali, I Gde Wayan Samsi Gunartha, memastikan bus Trans Metro Dewata (TMD) tidak bisa beroperasi pada Maret 2025. Sebab, mekanisme penganggaran operasional bus itu membutuhkan waktu.
"Kami belum menemukan mekanisme yang bisa digunakan untuk bulan Maret," kata Samsi kepada detikBali, Kamis (6/3/2025).
Samsi juga menyampaikan hitung-hitungan Gubernur Bali Wayan Koster memperkirakan proses penganggaran selesai pada Juni. Samsi tak mengetahui mekanisme yang akan digunakan jika seandainya operasional bus TMD dimajukan pada Maret 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalaupun dipercepat, Samsi memprediksi mekanisme penganggaran rampung pada April. Namun, dia tidak bisa berjanji sebab memang prosesnya tidak gampang.
"Yang jelas mekanisme ini harus mengikuti mekanisme anggaran APBD dan itu membutuhkan waktu," jelasnya.
Rencananya, dana untuk operasional bus TMD akan dialokasikan pada APBD Perubahan. Menurut Samsi, surat edaran dari Mendagri terkait APBD Perubahan sudah diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Sekarang berproses untuk efisiensi dahulu, kalau dari efisiensi diperbolehkan untuk dipergunakan untuk ini (TMD), ya mungkin kami gunakan untuk ini (operasional bus TMD). Mudah-mudahan cukup uangnya," harap Samsi.
Samsi sempat menyinggung pernyataan DPRD Bali yang menargetkan bus TMD beroperasi lagi pada Maret 2025. Menurutnya, legislator justru paling paham mengenai penganggaran.
"Ya menurut saya teman-teman di DPRD mestinya lebih paham dari kami bagaimana mekanisme anggaran," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, menegaskan TMD segera beroperasi kembali setelah berhenti selama dua bulan. Dia menargetkan bus TMD mengaspal kembali pada Maret 2025.
"Targetnya secepat mungkin, mudah-mudahan Maret sudah bisa beroperasi," ujar Mahayadnya setelah bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Diskusi Transport Bali (FDTB) di Wantilan DPRD Bali, Kamis (27/2/2025).
Dia menjelaskan anggaran operasional bus TMD masih harus melewati mekanisme resmi. Yakni, setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan persetujuan sidang paripurna DPRD Bali. Anggaran bus TMD bisa disiasati dengan lebih dahulu menggunakannya tanpa menunggu APBD Perubahan 2025.
"Tidak ada anggaran yang digeser, tetapi penggunaan anggarannya akan didahulukan melalui rapat paripurna. Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur untuk menggunakan anggaran mendahului tahun anggaran perubahan 2025," jelas legislator yang akrab disapa Dewa Jack itu.
Dia memastikan kebijakan efisiensi dari pusat tidak memengaruhi operasional bus TMD. "Tidak ada hubungannya dengan efisiensi karena kebutuhan rakyat dan ini prioritas," tegas politikus PDIP itu.
(dpw/gsp)
