.webp)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (17/2/2025). Mereka menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran karena dinilai berdampak pada sektor pendidikan yang merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, I Ketut Indra Adiyasa, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tersebut menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan.
"Seperti pemotongan KIPK, perkuliahan di perguruan tinggi, tentu berpengaruh ke Ormawa. Berpengaruh ke program kerja yang terbatas oleh rektorat," kata Indra di depan gedung DPRD Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Indra, pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran negara, bukan sekadar program pendukung.
"Itu yang menjadi fokus kami, kenapa itu bukan dijadikan prioritas utama," tambahnya.
Selain menuntut pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis serta menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
"Ketiga, kami mendesak pemerintah untuk segera membayarkan dan menganggarkan tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak dosen berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," ujar Indra.
Mahasiswa juga menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam proses perizinan tambang yang diatur dalam pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Itu lima tuntutan yang mau kita bawakan, jadi sekiranya para dewan perwakilan rakyat membuat video pernyataan atau penandatanganan pakta integritas," tandas Indra.
Pantauan di lokasi, DPRD Bali mempersilakan seluruh massa aksi untuk masuk dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pimpinan dewan.
(dpw/iws)
