.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal membuat aturan pemilahan sampah guna mempercepat revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar. Sampah wajib dipilah sebelum masuk ke TPA terbesar di Bali itu.
"Kami akan segera buat aturan agar sampah yang masuk ke TPA Suwung sudah dipilah. Kalau tidak (dipilah), maka tidak diterima," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya melalui keterangan resminya, Senin (3/6/2024).
Hal itu disampaikan Mahendra saat menerima audiensi Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar. Menurutnya, langkah tersebut harus segera dilakukan karena masalah sampah di TPA Suwung harus segera diselesaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bentuk intervensi kami. Tentu akan disosialisasikan dahulu agar kabupaten/kota dan masyarakat bisa mengetahui hal ini sesegera mungkin," jelasnya.
Pemprov Bali, lanjut Mahendra, juga akan segera membagi kawasan TPA Suwung menjadi zona organik dan anorganik. Petugas untuk memilah sampah yang datang juga akan segera disiapkan.
Mantan Staf Khusus (Stafsus) Mendagri Bidang Keamanan, Hukum, dan Pengawasan, itu juga mengatakan langkah ini menjadi dasar untuk pengolahan sampah lanjutan dan proses revitalisasi di TPA Suwung. Nantinya, revitalisasi TPA yang memiliki luas 32,4 hektare itu dapat dimanfaatkan untuk sarana olahraga, rekreasi, hingga tempat acara.
"Nantinya kami ingin ada saling koordinasi antarlembaga yang luwes dan tidak diganggu kepentingan-kepentingan lain. Kolaborasi yang luar biasa ini akan membangkitkan lagi semangat kita, apalagi masyarakat Bali akan sangat positif dengan upaya kami dalam mengatasi masalah sampah," jelasnya.
Ketua Umum ADUPI, Christine Halim, mengatakan pihaknya dan beberapa lembaga swasta dari Indonesia maupun luar negeri siap mendukung Pemprov Bali dalam menuntaskan masalah sampah. Langkah pemilihan sampah menjadi fokus utama untuk menuntaskan masalah tersebut.
"Kami selalu hadir untuk mengatasi 'gap' yang ada, dalam rangkaian pengelolaan sampah di Bali, tentu juga dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota hingga masyarakat yang harus 'janjian' untuk komitmen tersebut," jelas Christine.
(iws/iws)
