.webp)
Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dipastikan tidak lagi timpang tindih. Jika sebelumnya gaji tenaga honorer di kelurahan hanya sekitar Rp 300 ribu per bulan, kini dipastikan naik hingga Rp 1,5 juta per bulan.
"Untuk penggajian, alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Wali Kota (dan) Pak Sekda tempo hari, bahwa gaji (PPPK paruh waktu) bervariasi. Dalam APBD 2026, telah ditetapkan minimal Rp 1,5 juta per bulan," kata kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah nggak ada (lagi) Rp 300 ribu. (Sedangkan) yang bertugas di layanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan RSUD Mataram, karena ada jasa pelayanan, nanti penggajiannya akan disesuaikan dengan kesepakatan, nanti berbeda mereka," sambungnya.
Seperti diketahui, sebelumnya gaji PPPK paruh waktu di kelurahan berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan. Kemudian, gaji paling tinggi berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang mencapai di atas Rp 2 juta.
Sebagai informasi, PPPK paruh waktu lingkup Pemkot Mataram hanya mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) sebagai tanda registrasi pemerintahan. Sementara tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan lainnya tidak akan didapatkan PPPK paruh waktu selama masa kontrak kerja.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengapresiasi pengangkatan 3.067 PPPK paruh waktu lingkup Pemkot Mataram. Menurut Mohan, status PPPK paruh waktu bisa menjadi tiket masuk PPPK penuh waktu, jika para pekerja tetap berdedikasi dalam bekerja.
"Saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, karena sampai hari ini telah mengabdi di Kota Mataram dan berdedikasi dalam membantu tugas-tugas pemerintah," kata Mohan, Kamis.
(hsa/hsa)
