.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 14 miliar lebih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dana tersebut baru 40 persen dari total anggaran yang dihibahkan.
Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra mengungkapkan total dana hibah untuk Pilkada 2024 mencapai Rp 42 miliar lebih. Dana tersebut dihibahkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangli, TNI, dan Polri.
"Pencairan dilakukan dua tahap. Pada 2023, sudah ditransferkan sebesar 40 persen dari total anggaran. Itu yang tahap pertama. Sedangkan sisanya pada tahap kedua," kata Riana Putra saat dihubungi detikBali, Jumat (5/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riana merinci anggaran tahap pertama sebesar Rp 14 miliar itu dihibahkan kepada KPU Bangli sebesar Rp 12 miliar lebih dan Bawaslu Bangli sebesar Rp 2,7 miliar. Menurutnya, pencairan anggaran Pilkada Bangli tahap II masih menunggu petunjuk proses pencairan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mantan Kepala Dinas PMD Bangli itu meyakini sisa dana tersebut bisa ditransfer paling lambat Juli 2024. Rinciannya, dana untuk KPU Bangli sebesar Rp 16,9 miliar, Bawaslu Bangli Rp 4 miliar lebih, kepolisian Rp 5 miliar, dan TNI Rp 1,5 miliar.
Untuk diketahui, kabupaten/kota di Bali yang menyelenggarakan Pilkada 2024 sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama jajaran KPU dan Bawaslu pada November 2023. Bangli menjadi salah satu daerah yang melakukan sharing dana secara bertahap.
Ketua KPU Bangli I Kadek Adiawan menyebutkan besaran dana untuk Pilkada Bangli 2024 mencapai Rp 28 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk seluruh tahapan pilkada.
"Mulai dari proses pendaftaran atau pencalonan, pembentukan badan ad hoc, termasuk pengadaan logistik," jelas Adiawan saat ditemui detikBali di kantornya, Kamis (4/4/2024).
Selain memanfaatkan dana dari pemerintah kabupaten, KPU Bangli juga akan memakai dana dari Pemprov Bali. Dana itu difokuskan untuk honorarium petugas PPK dan PPS. Sebab, pemilihan bupati (pilbup) dilakukan serentak dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024.
Terkait tahapan debat pasangan calon (Paslon), KPU Bangli juga merancang tiga kali debat. Adapun anggaran yang diperlukan sebesar Rp 200 juta untuk satu kali debat.
(iws/iws)
