Piala Dunia (PD) U-20 batal digelar di Indonesia karena Tim Nasional (timnas) Israel ditolak oleh sejumlah kepala daerah. Salah satunya Gubernur Bali Wayan Koster yang beralasan kehadiran Timnas Israel berpotensi mengancam keamanan di Pulau Dewata. Batalnya Piala Dunia U-20 ini menjadi berita paling menghebohkan pada Maret 2023.
Kemudian, ada berita soal Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bali yang menerapkan do's and don'ts untuk turis asing di Bali pada Juni 2023. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Wisman selama berada di Pulau Dewata. Regulasi itu dirilis dalam rangka menertibkan ulah turis asing yang belakangan marak di tengah masyarakat.
Lalu, ada Sang Made Mahendra Jaya yang resmi dilantik menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Bali menggantikan Wayan Koster. Mahendra dilantik menjadi Pj Gubernur Bali pada 5 September 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya berita menghebohkan lain, yakni baliho capres-cawapres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dicopot saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan ke Gianyar Bali, Selasa (31/10/2023). Pencopotan baliho tersebut menuai beragam tanggapan.
Terakhir, kecelakaan maut rombongan pemedek di Karangasem, Bali, Kamis (16/11/2023). Akibatnya, sebanyak enam orang penumpang tewas. Berikut rangkuman peristiwa yang menjadi sorotan pembaca detikBali.
Koster Tolak Timnas Israel
Gubernur Bali Wayan Koster menolak Timnas Israel berlaga dalam Piala Dunia U-20 di Pulau Dewata. Akibatkanya, Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Seharusnya, kompetisi ini berlangsung pada 20 Mei-11 Juni 2023.
Ada berbagai alasan Koster menolak timnas Israel. Pertama, Koster menilai kehadiran Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 berpotensi mengancam keamanan di Bali. Karenanya, dia menolak kedatangan Israel ke Indonesia, khususnya ke Bali.
Baca juga: Piala Dunia U-20 Batal, Koster 'Diteror' |
"Hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka dan tertutup," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima detikBali, Kamis (30/3/2023).
"Saya tidak menoleransi potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bali, yang lebih lanjut akan berdampak luas atas kerja keras semua pihak selama ini," lanjutnya.
Koster juga menyebut kehadiran Israel pada Piala Dunia U-20 nantinya hanya menimbulkan pro dan kontra di Indonesia, khususnya terkait konflik dengan Palestina. Koster mengangkat prinsip kemanusiaan sesuai amanat tokoh proklamasi Soekarno dalam menolak Timnas Israel.
Penolakan terhadap Timnas Israel, lanjut Koster, juga sesuai dengan amanat UUD 1945 yang dipegang teguh oleh presiden pertama Soekarno. "Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," tegas dia.
Selain itu, Koster juga mengaku masih trauma dengan kejadian bom di Legian, Badung, Bali. Alasan lain yakni karena Israel menjajah Palestina.
"Kami menolak karena Israel melakukan gangguan atau penjajahan terhadap Palestina," tutur Koster di Karangasem, Jumat (24/3/2023).
Akibat penolakan sejumlah kepala daerah di Indonesia, FIFA menunjuk Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 menggantikan Indonesia.
Argentina menjadi tuan rumah karena merupakan negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia U-20. Apalagi tim sepakbola Argentina telah memenangkan turnamen ini sebanyak enam kali.
Penerapan Do's and Don'ts untuk Turis Asing
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kemenkumham Bali membagikan 1.000 selebaran Do's and Don'ts kepada turis asing yang mendarat di Bali, Kamis (8/6/2023).
Pembagian selebaran ini tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Wisman selama berada di Pulau Dewata. Regulasi itu dirilis dalam rangka menertibkan ulah turis asing yang belakangan marak di tengah masyarakat.
"Beberapa kewajiban wisman selama berada di Bali, antara lain menghormati tempat suci di Bali, menggunakan pakaian yang sopan, hingga menggunakan jasa pemandu berlisensi," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu dalam keterangan resmi, Kamis.
Sementara, larangannya, antara lain memasuki kawasan suci, seperti pura, naik ke pohon yang dikeramatkan, bertransaksi dengan mata uang asing hingga larangan menggunakan kripto atau mata uang digital di Bali.
Pada pembagian selebaran Do's and Don'ts hari pertama, terdapat 48 petugas Imigrasi yang mendistribusikan panduan berwisata di Bali tersebut. Selebaran diselipkan dalam paspor warga negara asing (WNA) saat pemeriksaan identitas dan dokumen keimigrasian yang dilakukan di area kedatangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Menurut Anggiat, upaya ini dilakukan untuk memberi pemahaman kepada wisman terkait hukum dan norma yang berlaku di Bali. Selain itu, ia berharap kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, petugas, dan masyarakat Bali untuk bersama-sama mengawasi perilaku WNA selama berada di Bali.
"Kami juga mohon dukungan pemerintah daerah, petugas yang tergabung dalam Timpora dan masyarakat untuk sama-sama mengawasi keberadaan dan perilaku WNA yang tinggal di vila maupun homestay. Segera laporkan ke kami (Imigrasi) jika terdapat perilaku WNA yang tidak terpuji," imbuhnya.
Diharapkan, pembagian selebaran akan membuka wawasan wisman tentang aturan berwisata di Bali, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran oleh turis asing.
Mahendra Resmi Jabat Pj Gubernur Bali
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Irjen Sang Made Mahendra Jaya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Pelantikan itu digelar di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 74/P/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum itu mengisi kekosongan jabatan Gubernur Bali Wayan Koster yang berakhir per 5 September 2023.
Irjen Sang Made Mahendra Jaya merupakan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Keamanan dan Hukum. Jenderal polisi bintang dua itu lahir di Singaraja, Bali, pada 3 Juli 1966.
Ia menyingkirkan dua calon Pj Gubernur Bali lainnya, yakni Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum.
Dilansir dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Mahendra Jaya memiliki harta kekayaan mencapai Rp3.524.334.113. Namun, jumlah tersebut berdasarkan data yang dirilis pada 26 Mei 2014.
Mahendra Jaya lulus dari Akpol pada 1989 dan memiliki pengalaman di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Mahendra Jaya pernah bertugas di sejumlah wilayah di Indonesia.
Baliho Ganjar Dicopot Saat Jokowi Datang
Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo buka suara terkait pencopotan balihonya di sekitar area kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Persada di Bali, Rabu (1/11/2023).
"Oh iya saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot, memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot," ujarnya.
Namun, menurut Ganjar, jika tidak ditemukan pelanggaran dalam pemasangan baliho tersebut, tidak perlu berlebihan.
"Tapi saya senang karena saya sudah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin artinya ada statement," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Yang penting, kata Ganjar, semua harus mendorong bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. "Aparatur semuanya bisa netral" sambungnya.
Sebelumnya, baliho Ganjar dan Mahfud yang terpajang di sekitar lokasi kunker Presiden Joko Widodo pada Selasa di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan, Gianyar. Pantauan detikBali di sana, baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita, menjelang kedatangan Jokowi.
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu tidak dicopot, melainkan hanya digeser sementara.
"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra melalui video klarifikasinya yang diterima detikBali, Selasa.
Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunker di Bali. "Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," imbuh Mahendra.
Kecelakaan Maut Minibus Tewaskan 6 Pemedek
I Gede Dana, sopir minibus maut yang menewaskan enam orang pemedek (orang yang akan melakukan persembahyangan) di perbatasan Bangli-Karangasem ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (21/11/2023). Penetapan tersangka dilakukan setelah Polres Karangasem melakukan penyidikan dan meminta keterangan saksi dan sopir minibus.
"Sopir baru saja kami tetapkan sebagai tersangka setelah tadi siang kami melakukan gelar perkara. Yang bersangkutan sudah langsung kami tahan mulai hari ini di Polres Karangasem," kata Kasat Lantas Polres Karangasem AKP I Komang Sapta Pramana saat dikonfirmasi, Selasa (21/11/2023).
I Gede Dana disangkakan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebabkan orang meninggal dunia dan luka berat. I Gede Dana terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara.
Polres Karangasem akan menghadirkan ahli mekanik sesuai merek minibus maut, Rabu (22/11/2023). Hal tersebut untuk memastikan kelayakan kendaraan dan mengecek rem blong atau tidak.
Sebelumnya, minibus yang membawa belasan orang rombongan pemedek mengalami kecelakaan di perbatasan Bangli-Karangasem, Kamis (16/11/2023) sekitar pukul 18.00 Wita. Akibatnya, sebanyak enam penumpang tewas.
Kecelakaan maut tersebut terjadi di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Empat korban tewas akibat tubuhnya terjepit dan dua orang lainnya tewas saat perjalanan menuju ke Puskesmas Rendang. Sisanya mengalami luka-luka.
(nor/gsp)