.webp)
Pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menyinggung dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bikin heboh. Bahkan, pernyataan itu memicu aksi penggerudukan Kantor DPW PSI DIY.
Ketua Umum PSI Kaesang Pengarep kabarnya telah menegur Ade Armando terkait pernyataannya tersebut. Ade Armando pun telah menyampaikan permintaan maaf terbuka.
Lantas, bagaimana duduk perkara pernyataan Ade Armando hingga ditegur anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu? Berikut ulasannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Duduk Perkara
Dilansir dari detikNews, Ade Armando awalnya mengkritik para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ia menyebut aksi BEM UI dan BEM UGM itu sebagai ironi. Kritik itu dia sampaikan lewat akun X @adearmando61.
"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).
Ade Armando kemudian menyinggung Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menyebut politik dinasti justru diterapkan di wilayah tempat para mahasiswa itu menggelar aksi, yakni Yogyakarta.
"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," imbuh Ade Armando.
Ade Armando juga menyinggung nama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar berperan menjadikan politik dinasti di Jogja lewat undang-undang ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
"Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012, dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo," imbuhnya.
"Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat," lanjut dia.
Tak berhenti sampai di sana, Ade Armando menjelaskan lebih lanjut pernyataannya lewat video dalam cuitannya tersebut. Dia menegaskan kritiknya itu ditujukan kepada mahasiswa.
"Kritik saya itu ditujukan pada anak-anak BEM yang sok bicara politik dinasti, tapi nggak paham apa sesungguhnya politik dinasti," ucapnya.
Ade Armando mengaku tidak mempersoalkan banyak pihak yang mengkritiknya. "Ya Jogja menjadi daerah istimewa karena ada UU-nya. Sultan jadi gubernur karena ada UU-nya. Tapi itulah dinasti politik sesungguhnya. Jadi, kalau BEM-BEM itu memang anti politik dinasti, ya mereka harus berani bicara politik dinasti DIY," tegas dia.
Ade Armando Minta Maaf
Ade Armando menyadari apa yang disampaikan itu memicu kegaduhan. Dia lantas menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui sebuah video yang diunggah di akun X-nya, Senin (4/12/2023).
"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.
Ade Armando mengaku mendengar kabar bahwa akan ada aksi tangkap Ade Armando serta kabar DPW PSI Yogyakarta akan digeruduk massa. Dia pun menegaskan apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya.
"Itu sepenuhnya pandangan saya, tapi karena itu mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," sambungnya.
Ditegur Kaesang
Ketua Umum PSI Kaesang Pengarep disebut memberi teguran keras pada Ade Armando seusai bicara politik dinasti di DIY. Selain itu, PSI juga sedang membahas sanksi bagi Ade Armando.
"Masih dirapatkan (sanksi), tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjawab pertanyaan wartawan di Mal Olympic Garden (MOG) Jalan Kawi, Kota Malang, dilansir detikJatim, Senin (4/12/2023).
Menurut Grace, PSI akan membuat pernyataan terbuka terkait persoalan ini. Dia memahami apa yang disampaikan Ade Armando tidak bermaksud menyinggung siapapun.
"Jadi nanti, saya rasa Mas Ketum (Kaesang Pangarep) akan membuat pernyataan, akan bicara. Tapi kami sudah update bahwa Bang Ade Armando sudah membuat video permintaan maaf," kata Grace.
"Beliau (Ade Armando) udah minta maaf, kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak, dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi aja, dinamika yang terjadi di masyarakat," sambungnya.
Respons Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X buka suara atas komentar Ade Armando tentang politik dinasti di DIY. Menurut Sultan, berkomentar boleh-boleh saja. Namun, dia menyinggung UU Keistimewaan Yogyakarta.
"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," kata Sultan dikutip dari detikJogja, Senin.
Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang dimaksud Sultan tertuang dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.
Sultan menjelaskan DIY hanya melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut. Mengenai anggapan politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan mengatakan biar masyarakat yang menilai.
"Ya melaksanakan itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kami di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja, bunyi UU Keistimewaannya itu," kata Sultan.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
(iws/gsp)
