.webp)
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengakui proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sempat tersendat lantaran pemerintah berupaya memulihkan keuangan daerah setelah dikoyak pandemi COVID-19. Meski begitu, dia menegaskan proyek yang sudah digagas sejak 2017 itu sudah berjalan bertahap.
"Memang di awal kami dibantu pemerintah pusat untuk kerja sama. Namun akibat salah satunya, saya tidak ngeles (beralasan), faktor pandemi COVID-19 sehingga ada pertimbangan lain," ucap Giri Prasta seusai rapat dengan DPRD Badung di Mangupura, Kamis (20/7/2023).
Menurut Giri Prasta, Pemkab Badung sudah mendorong Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) agar proyek tersebut masuk dalam proyek infrastruktur strategis nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah memohon ke pemerintah pusat agar bisa dilakukan di program nasional, dan itu sudah direspons. Nanti akan ada kajian dan bantuan pemerintah pusat," imbuh bupati dua periode ini.
Pada 2022, Pemkab Badung mengusulkan agar pembangunan JLS menjadi proyek strategis nasional ke Kementerian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). JLS meliputi kawasan Peminge-Sawangan di Kelurahan Benoa, termasuk Desa Kutuh, Ungasan, Pecatu, hingga Jimbaran. Jalan ini digagas menjadi jalur terintegrasi antarkawasan pariwisata di Badung selatan.
Progres pembangunan JLS, lanjut Giri Prasta, bisa dilihat di area jalur lingkar barat di segmen 4, Jalan Pantai Cemongkak, Desa Pecatu. Pemerintah menganggarkan Rp 80 miliar untuk pembebasan lahan. "Pembangunan jalan bertahap. Mudah-mudahan ini bisa terwujud," ucapnya.
Selain itu, pengaspalan juga sudah dilakukan di kawasan Sawangan, Kelurahan Benoa, yang termasuk segmen 1 senilai Rp 11 miliar lebih. Demikian pula pelebaran jalan di kawasan Terompong, Benoa, telah rampung sebagai fasilitas penunjang KTT G20, November 2022.
Disinggung soal kemampuan anggaran Badung untuk proyek JLS ini, Giri Prasta menegaskan perencanaan keuangan daerah tidak hanya untuk pembangunan jalan. Tapi ada kebutuhan program lain yang harus tetap jalan. Menurutnya, hal itu terlepas dari surplus pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang jauh melampaui yakni Rp 3,1 triliun dari target Rp 2,6 triliun di 2022, serta Silpa Rp 1 triliun lebih.
"Saya paham ketika bicara surplus pendapatan dan Silpa, kami kan melihat kebutuhan lain yang wajib harus kami lakukan," pungkas politikus PDIP itu.
(iws/hsa)
