.webp)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Tjok Gde Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara menyatakan tidak setuju dengan rencana penutupan objek wisata gunung di Pulau Dewata. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyediakan pemandu pendakian yang terlatih ketimbang menutup total aktivitas pendakian.
"Pemerintah menyiapkan tenaga-tenaga (pemandu), diberi pelatihan yang benar mengenai penyelamatan (wisatawan), aturan-aturan waktu pada pendakian tersebut," kata Cok Asmara kepada detikBali, Rabu (7/6/2023).
Menurut Putra, Pemprov Bali sebaiknya membekali para pemandu wisata gunung tentang etika ketika mendaki untuk menjaga kesucian kawasan tersebut. "Jadi, harus (tetap) memahami adat istiadat," imbuh pria yang juga Ketua DPC Demokrat Gianyar itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cok Asmara mengatakan Bali masih memerlukan objek wisata hutan dan pegunungan. Sebab, gunung dan hutan juga merupakan daya tarik wisata selain pantai.
Selain itu, Cok Asmara melanjutkan, banyak warga yang menggantungkan penghidupannya dari objek wisata gunung. Ia menegaskan yang diperlukan saat ini adalah membenahi aturan terkait pendakian.
"Wisata pendakian itu perlu, daya tarik destinasi wisata yang sedang digemari sekarang. (Tapi) aturannya perlu dibenahi. Kalau (gunungnya) tutup total, kasihan para pemandu," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mewacanakan untuk melarang pendakian gunung di Pulau Dewata demi menjaga kesucian kawasan tersebut. Ia juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang turis mendaki gunung di seluruh Bali.
Koster menyebut berwisata di pegunungan Bali tidak hanya menodai kesucian kawasan. Menurutnya, pendapatan daerah dari obyek wisata gunung juga tidak banyak.
Rencana Koster melarang pendakian gunung di Bali menuai polemik. Warga yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dengan menjadi pemandu pendakian menolak rencana tersebut.
Belakangan, Koster juga berencana merekrut pemandu wisata pegunungan maupun penjaga gunung dan hutan menjadi pegawai kontrak. "Mengenai pemandu pendaki gunung, kami akan angkat jadi tenaga kontrak," kata Koster di kantor DPRD Bali, Senin (5/6/2023).
Koster mengeklaim pendapatan para pemandu wisata pegunungan itu akan lebih tinggi ketika sudah menjadi pegawai kontrak. "Kalau di situ (pekerjaan pemandu wisata mendaki gunung) nggak menentu," kata Koster.
(iws/gsp)
