Jelang Praperadilan SPI Unud, Kuasa Hukum Rektor Tak Ada Persiapan Khusus

Gede Pasek Suardika (GPS) masuk tim kuasa hukum rektor Unud dkk dalam kasus dugaan korupsi SPI yang ditangani Kejati Bali. — Foto: Dok. Istimewa

Denpasar -

Kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di Universitas Udayana (Unud) akan memasuki sidang praperadilan, Senin (10/4/2023). Tim Kuasa Hukum Unud menyatakan telah siap dengan materi yang diujikan.

Gede Pasek Suardika, kuasa hukum untuk Rektor Unud Nyoman Gde Antara tidak banyak berkomentar. Ia mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk sidang praperadilan nanti.

"Biasa saja. Saya kira sudah (siapkan materinya)," kata Suardika singkat kepada detikBali, Sabtu (8/4/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suardika menegaskan bahwa praperadilan tersebut bukan upaya melawan hukum. Menurutnya, ada beberapa hal yang layak diuji di pengadilan sesuai ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya adalah status tersangka yang disematkan kepada seseorang. Menurut Suardika, status tersangka yang disematkan kepada Antara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali perlu diuji.

"Jangan diartikan upaya praperadilan ini sesuatu yang melawan (proses penyidikan oleh Kejati Bali), bukan. Kami ingin mencoba mendudukkan, karena status tersangka menurut MK itu bisa diujikan. Karena posisi Pak Rektor ini kan harus jelas juga," kata Suardika.

Selain status tersangka kliennya, Suardika juga akan menguji kerugian negara yang disangkakan kepada Antara. Dia mengeklaim semua dana SPI yang diterima dari calon mahasiswa dapat dilacak dengan mudah.

Saat diterima dari calon mahasiswa, uang SPI langsung masuk ke rekenimg Unud. Setelah itu, dana yang terkumpul di SPI dialokasikan dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kampus.

"Semua bisa kami hitung. Karena jejak digitalnya ada. Dan basisnya kan aplikasi semua. Ambil uang di bank ada mekanismenya juga. Jadi, tidak ada masalah. Kami ukur aja semua," tegasnya.