Polemik LNG, Pokli Gubernur Bali Sebut Warga Butuh Informasi Utuh

Polemik LNG, Pokli Gubernur Bali Sebut Warga Butuh Informasi Utuh

I Wayan Sui Suadnyana - detikBali
Kamis, 07 Jul 2022 18:46 WIB
Masyarakat Desa Adat Intaran, Denpasar, gelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak rencana pembangunan terminal gas alam cair di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai.
Masyarakat Desa Adat Intaran, Denpasar, gelar aksi unjuk rasa. Mereka menolak rencana pembangunan terminal gas alam cair di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. (Foto: I Wayan Sui Suadnyana/detikcom)
Denpasar -

Kelompok Ahli (Pokli) Gubernur Bali Bidang Kelautan dan Perikanan, Ketut Sudiarta mendorong pemrakarsa proyek terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat. Sebab, saat ini warga khawatir dengan rencana pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove.

"Kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan di proyek rencana pembangunan LNG itu sangat wajar. Oleh karena itu, masyarakat itu harus diberikan edukasi, disosialisasikan secara utuh oleh orang yang kompeten," kata Sudiarta saat ditemui detikBali di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kamis (7/7/2022).

Sudiarta menyebut dirinya banyak melihat informasi tentang bahaya terminal LNG di kawasan mangrove yang tersebar di media sosial. Baginya hal itu wajar, sebab mereka yang tidak mengerti dengan LNG maka akan merasakan kekhawatiran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karena itu, informasi yang kredibel perlu dijelaskan kepada masyarakat terkait pembangunan LNG. Termasuk soal kerusakan yang bakal ditimbulkan, baik mangrove, terumbu karang, abrasi dan sebagainya.

"Kita yang tidak ngerti LNG kan juga ikut khawatir. Tetapi kalau itu bisa dijelaskan oleh ahlinya, ahli yang kompeten, apakah itu berbahaya, seberapa peluang bahayanya, ya karena masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel," kata dia.

Tak hanya kepada ahli LNG, akademisi Universitas Warmadewa itu juga mendorong pihak pengusaha agar memberikan informasi sejelas mungkin kepada masyarakat, baik melalui video dan sebagainya. Menurutnya, pemrakarsa pembangunan perlu melibatkan masyarakat melalui survei dan kajian lingkungan.

"Kalau perlu libatkan dalam survei-survei dalam kajian lingkungan dari awal. Sehingga sama-sama kita memahami sehingga tidak saling melempar opini tidak berdasarkan fakta," jelasnya.

Seperti diketahui, Walhi Bali dan masyarakat Desa Adat Intaran menolak pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. Penolakan tersebut ditandai dengan aksi turun ke jalan, beberapa waktu lalu.

Mereka menolak lokasi pembangunan LNG di kawasan mangrove karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Tak hanya itu, pembangunan terminal LNG di kawasan mangrove juga dituding berpotensi mengancam titik-titik suci di Desa Adat Intaran Sanur.




(iws/iws)

Hide Ads