
Bawaslu Soroti UU Pemilu Banyak Kekurangan, Singgung Kasus OSO-Putusan MA
Ketua Bawaslu menilai UU Pemilu banyak kekurangan. Rahmat juga menyinggung kasus Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun 2019 hingga putusan MA terkait batas usia.
Ketua Bawaslu menilai UU Pemilu banyak kekurangan. Rahmat juga menyinggung kasus Oesman Sapta Odang (OSO) pada tahun 2019 hingga putusan MA terkait batas usia.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyetujui dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.
Bamsoet mengungkapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum masih menyisakan pekerjaan rumah bagi parlemen dan pemerintah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Otniel Raja Maruli Situmorang terkait Pasal 228 UU Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengingatkan perubahan PT 4% jangan sampai ada suara rakyat yang terbuang milik partai-partai yang tak lolos.
Ganjar mendorong hak angket oleh DPR terkait Pilpres 2024. KPU mengajak kembali ke UU. Lalu, bagaimana cara penyelesaian permasalahan Pemilu dalam UU?
Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, serta perbedaan hingga teknis pelaksanaanya di Pemilu 2024.
Megawati Soekarnoputri menunjukkan kertas berisi UU Pemilu. Megawati menyinggung presiden hingga menteri tak boleh mempergunakan fasilitas negara.
Tom Lembong dilaporkan oleh Advokat Lisan ke Bawaslu. Tom Lembong dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu.
Jokowi menunjukkan kertas besar berisi kutipan Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Begini isi pasalnya.