
Jokowi: Kebijakan Investasi dan Perizinan Nggak Nendang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap bahwa terobosan mengenai kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan yang telah diterbitkan pemerintah tidak nendang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap bahwa terobosan mengenai kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan yang telah diterbitkan pemerintah tidak nendang.
Apindo mempertanyakan realisasi 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan pemerintahan kabinet kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Karena gini, saya bilang koordinasinya nggak bagus, masih tinggi ego sektoral," kata Hariyadi.
Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dengan proses perizinan investasi di RI yang masih berbelit-belit. Sri Mulyani menyebut ini pesan bagi semua pejabat
Jokowi bilang, seharusnya pemerintah bisa mempercepat proses perizinan bagi investasi yang berorientasi ekspor dan berorientasi produk substitusi impor.
"Apa nggak terengah-engah, urus izin tidak mungkin 3 tahun, 259 izin siapa yang kuat, kalau dimasukkan koper ada 10 koper," ujar Jokowi.
Jokowi terus membanggakan mudahnya urus izin usaha. Di pemerintah pusat mungkin sudah oke, tapi di pemerintah daerah lain lagi ceritanya.
OSS atau perizinan online terpadu, merupakan program layanan perizinan andalan Capres Petahana Jokowi. Pengusaha bmasih mengeluhkan sistem itu.
Pelaku dunia usaha mengakui adanya perubahan dari sisi perizinan usaha. Tapi, perubahan positif yang terjadi sayangnya tidak menyelur
Proses perizinan bagi nelayan dianggap masih lambat. KKP menilai tidak benar jika proses perizinan berlangsung lama.