.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 terkait penggunaan kendaraan listrik untuk operasional. Sejumlah kepala daerah merespons instruksi Jokowi itu.
Berikut ragam respons kepala daerah dari Aceh hingga Lampung yang dirangkum detikSumut.
1. Aceh Sudah Lebih Dahulu
Pemerintah Aceh ternyata sebelum ada instruksi Presiden Jokowi itu sudah lebih dahulu menggunakan kendaraan listrik. Di mana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh telah memakai motor listrik sejak empat bulan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aceh sendiri telah menggunakan kendaraan roda dua berbasis baterai, yang secara resmi digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak Mei 2022," kata Kepala Disperindag Aceh Mohd Tanwier saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh dalam acara peresmian showroom motor listrik di Banda Aceh, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, Pemerintah Aceh juga telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16/INSTR/2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai di Lingkungan Pemerintah Aceh. Ingub itu dikeluarkan untuk mendukung program nasional penerapan kendaraan listrik.
"Dan hal itu menjadi catatan penting bahwa Pemerintah Aceh menjadi daerah pertama di Indonesia yang paling banyak menggunakan kendaraan motor listrik sebagai operasional," jelas Tanwier.
"Upaya itu tentu saja sebagai ikhtiar Pemerintah Aceh untuk mendukung transisi energi melalui EBT dan juga menuju Indonesia net zero emission," lanjutnya.
Menurutnya, Pemerintah Aceh sangat mendukung kegiatan-kegiatan bisnis yang menerapkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai alternatif dan solusi dalam berkendara. Pengunaan listrik disebut telah menjadi program nasional sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan membengkaknya subsidi BBM.
Dia berharap kehadiran showroom motor listrik pertama di Aceh itu dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta memberikan alternatif bagi warga dalam memilih motor listrik untuk menunjang kegiatan sehari-hari.
"Kehadiran showroom sepeda motor listrik Gesits Banda Aceh ini, tentu memberikan arti penting bagi Pemerintah Aceh untuk mendukung langkah transisi energi itu. Apalagi kemudian, Gesits adalah karya anak bangsa, yang di produksi oleh BUMN Wika Industri Manufaktur," ujarnya.
Medan.
2. Walkot Bobby Rencanakan Pembelian Mobil Baru
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku akan menindak lanjuti Inpres Jokowi itu. Mengingat Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia.
"Ya pasti keinginan kita, Medan kota besar di Indonesia pengen sudah bertransformasi ke arah sana sesuai dengan intruksi presiden. Pasti akan kita tindak lanjuti," kata Bobby Nasution di Medan, Kamis (15/9/2022).
Bobby mengatakan anggaran untuk membeli mobil dinas baru memang ada. Namun tahun lalu anggaran itu dicoret.
"Kalau APBD memang kemarin secara struktur keuangan kemarin itu aja mau beli mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota ada anggarannya, (tapi) kita coret kemarin," jelasnya.
Alasan pencoretan tersebut, kata Bobby, karena secara biaya perawatan sangat memberatkan APBD, sehingga mereka berencana menggunakan skema sewa mobil dinas. Hal itu sebelum adanya instruksi presiden terbaru.
"Secara memang untuk mobil ini dari awal tahun kemarin sudah kita bicarakan memang ada keinginan kita, skema pertama kemarin ya sebelum ada instruksi Pak Presiden untuk mengubah sistem, jadi tidak ada lagi beli mobil dinas, kita hanya sewa saja, itu opsi-opsi yang kita mintakan kemarin, karena biaya perawatannya kemarin," ujarnya.
Setelah adanya instruksi tersebut, Bobby menyebutkan akan memasukkan opsi tambahan untuk membeli mobil listrik sebagai kendaraan dinas di Kota Medan.
"Namun bilamana sudah ada instruksi maka opsi-opsi itu akan kita tambah lagi untuk beli mobil listrik," sebutnya.
Terkait dengan kapan akan dilakukan pembelian mobil tersebut, Bobby mengatakan mereka akan membicarakan terlebih dahulu.
"Nanti kita bicarakan dulu, kan instruksi Pak Presiden baru disampaikan kemarin secara langsung. Nanti kita coba pola kan dulu untuk di Kota Medan," tutupnya.
3. Gubernur Bengkulu Ikuti Inpres Jokowi, Tapi Keluhkan Mahalnya Harga Mobil Listrik
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengaku dirinya tidak mempersoalkan terbitnya instruksi tersebut. Namun, dia mengeluh soal harga mobil listrik yang mahal.
"Itu kan harganya mahal dan harus dianggarkan kembali," ujarnya ketika dimintai konfirmasi, Kamis (15/9/2022).
Rohidin menyebut kepala daerah tidak bisa serta merta mengganti kendaraan dinasnya, apalagi ketika masih berusia satu tahun.
"Tidak bisa kendaraan dinas kepala daerah itu dibeli dalam satu tahun sekali," kata Rohidin.
Dia meyakini terbitnya Inpres itu bertujuan untuk mengurangi jumlah penggunaan BBM. Rohidin mengatakan Inpres itu baru bisa dilaksanakan oleh kepala daerah periode yang akan datang.
"Prinsipnya kita siap saja, tapi pengadaan mobil dinas ini tidak setiap tahun dilakukan," jelas Rohidin.
Gubernur Jambi Tak Mau Beli Mobil Listrik. Baca Halaman Selanjutnya:
4. Dukung Inpres Jokowi, Gubernur Jambi Tak Beli Mobil Listrik
Gubernur Jambi Al Haris belum memikirkan soal Instruksi Presiden (Inpres) terkait penggunaan kendaraan listrik untuk operasional. Ia menilai kendaraan listrik belum menjadi fokusnya, sehingga dia belum akan mengalokasikan anggaran untuk membelinya.
"Belum terpikirkan saat ini," ujarnya kepada detikSumut Kamis (15/9/2022).
Menurut Haris, kendaraan listrik itu memiliki harga yang begitu mahal, apalagi mengenai penggunaan kendaraan listrik itu Pemprov Jambi belum terlalu memikirkan lantaran masih ada kendaraan lama.
"Begini kita kan (Pemprov Jambi) belum menerima resmi surat dari menteri terkait kepada kita. Sepanjang nanti kalau ada surat resmi dari menteri kepada seluruh kepala daerah tentu diikuti oleh mekanisme anggarannya, sampai saat ini kan masih imbauan," tuturnya.
"Tentu kalau mengenai kendaraan listrik ini, kita harus melihat juga kondisi keuangan daerah kita, karena sampai saat ini harganya masih mahal juga," lanjut Haris.
Haris juga menyebutkan jika sampai saat dirinya masih menggunakan kendaraan lama yang diberikan untuk kegiatan kedinasannya sebagai kepala daerah Jambi. Bahkan kendaraan lama yang dimiliki Pemprov Jambi untuk dirinya itu masih dalam kondisi baik.
"Sepanjang mobil kita masih ada, jadi kita belum belanja mobil yang baru gitu kan kita masih tetap pakai mobil yang lama. Nanti kalau ke depannya mungkin ketika nanti ada peremajaan pada mobil-mobil dinas maka ke depan kita akan beli, tetapi bukan kendaraan listrik karena masih lihat kondisi keuangan daerah kan," terang Haris.
Meski belum memikirkan untuk pembelian kendaraan listrik sesuai Inpres nomor 7 tahun 2022. Akan tetapi sebagai kepala daerah tentu Haris selalu mendukung kebijakan Presiden maupun pemerintah pusat sesuai untuk kebaikan.
"Jadi meski belum terpikirkan saat ini, prinsipnya adalah apapun kebijakan pemerintah pusat pasti itu kita dukung," sebut Haris.
5. Wagub Lampung Ngaku Ingin Punya Mobil Listrik
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengaku senang atas terbitnya inpres tersebut. Namun, pengalokasian anggarannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
"Dengan senang hati, pengin punya kalau anggarannya memungkinkan. Pasti pengin pakai mobil listrik karena lebih ramah lingkungan," katanya kepada detikSumut Kamis (15/9/2022).
Wagub yang akrab disapa Nunik ini mengaku Pemerintah Provinsi Lampung akan terlebih dahulu melakukan rapat terkait Instruksi Presiden Jokowi itu.
"Inpres itu bagus, Pak Gubernur juga pasti setuju. Tentu kami akan rapatkan terlebih dahulu," ujar dia.
Ditanya terkait adanya anggaran untuk pengadaannya serta memungkinkan kah pengadaan mobil listrik itu. Dia secara tegas menjawab pengadaan itu sangat memungkinkan.
"Memungkinkan kok, kalau soal setuju, dalam konteks itu upaya pelestarian lingkungan ya tentu setuju. Tapi tentang kebijakan anggaran selalu ada prioritas dan mengikuti kemampuan anggaran daerah," terang Nunik.
Simak Video "Video: Heboh Pernikahan Anak di Lombok Berujung Ortu Pengantin Dipolisikan"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
