.webp)
Tidak semua kepala daerah dari DIY ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hal itu tidak terlepas dari surat edaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepada semua kepala daerah dari PDIP agar menunda kegiatan retret.
Instruksi Megawati ke Kepala Daerah PDIP
Dilansir detikNews, Kamis (20/2) malam, Megawati mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah yang merupakan kader PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil Magelang, Jateng, usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp. Surat ini ditandatangani Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. Ada dua poin yang diinstruksikan.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah telanjur menuju area retret.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi.
"2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
Walkot Jogja Koordinasi dengan Gubernur DKI
Saat diimintai konfirmasi soal surat edaran Ketum PDIP, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan dirinya sedang berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Untuk diketahui, Hasto dan wakilnya, Wawan Harmawan, diusung PDIP di Pilkada 2024.
"Ini tadi saya sudah WA-nan dengan Pak Pram Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu dulu nanti seperti apa penjelasannya ini ada surat terus kita klarifikasi surat ini," kata Hasto saat ditemui di SMPN 8 Kota Jogja, Jumat (21/2/2025) pagi.
"Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap," sambungnya.
Hasto mengatakan kopernya sudah di Akmil sejak kemarin.
"Semua (kepala daerah) sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper, karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis," ungkapnya.
Namun, Hasto belum memastikan apakah akan ikut retret.
"Ya belum tentu (berangkat atau tidak), belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono (ke Megawati) dulu, ini baru klarifikasi," ujar dia.
Temui Kepala Daerah yang Menunggu di Jogja
Siangnya, Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah kader PDIP yang menunggu di kantor DPD PDIP DIY dan di hotel.
"Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi. Yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek," ujar Hasto saat ditemui di kantor DPD DIY, Bumijo, kemarin siang.
Hasto menegaskan, ia dan kepala daerah kader PDIP masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.
"Kita stay di Jogja sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi," pungkasnya.
Bupati Sleman Tetap Berangkat
Sementara itu Bupati Sleman Harda Kiswaya menyatakan tetap berangkat retret meski saat Pilkada 2024 diusung oleh PDIP.
"Oh berangkat, wong ndak ada apa-apa kok," kata Harda ditemui di Pendapa Parasamya Pemkab Sleman, Jumat (21/2/2025).
Diketahui, Harda eks Sekda Sleman memang bukan kader PDIP. Saat Pilkada 2024, Harda didukung Koalisi Sleman Baru yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Golkar, PPP, NasDem, PKS, PKB, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, Partai Demokrat, dan Partai Ummat.
Harda menyatakan telah berkomunikasi dengan PDIP, sebagai parpol di koalisi yang memiliki paling banyak kursi di parlemen.
"Sampun (sudah berkomunikasi dengan PDIP), boleh (berangkat), ndak ada masalah. Saya tetap jalan. Saya kan didukung tujuh partai, tujuh di parlemen, lima di luar (parlemen), saya harus jalan," tegasnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Penjelasan PDIP Sleman
Ditemui di lokasi yang sama, Ketua DPC PDIP Sleman, Koeswanto mengatakan keputusan memperbolehkan Harda berangkat retret setelah ada pertemuan dengan pimpinan partai.
"Kami perbolehkan, dari DPC Sleman memperbolehkan Pak Harda. Karena Pak Harda sudah dipanggil DPD beberapa hari yang lalu," kata Koeswanto.
"Kami tidak bisa, apa istilahnya, mengekang Pak Harda untuk hadir di Magelang, karena itu perintah dari Presiden, jalankan aja sesuai apa yang menjadi keputusan Presiden," imbuh dia.
Sedangkan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa disebut harus mengikuti instruksi partai. Sebab, Danang merupakan kader PDIP.
"Danang tetap mengikuti (instruksi partai). Danang sebagai kader partai, harus mengikuti perintah partai," kata Koeswanto.
Bupati Gunungkidul Tunda Masuk Lokasi Retret
Adapun Bupati Gunungkidul sekaligus Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengaku tegak lurus dengan arahan Megawati.
"Kami tegak lurus dengan Ketum dan menunggu instruksi selanjutnya. Jadi kita semua menunda masuk ke lokasi retret," kata Endah saat dihubungi detikJogja, Jumat (21/2/2025) siang.
Kumpul Bareng Kepala Daerah Lain
Kemarin malam, Endah menyatakan dirinya tidak ikut retret. Dia mengaku sedang bersama kepala daerah lain yang juga sama-sama kader PDIP.
"Kami semua sampai saat ini tidak mengikuti retret," kata dia saat dihubungi detikJogja, Jumat (21/2/2025) malam.
Menurut Endah, banyak kepala daerah lain yang merupakan kader PDIP juga tidak ikut retret.
"Kami semua sedang bersama kepala daerah yang lain," ujarnya.
Terkait di mana lokasi berkumpulnya kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retret, Endah menyebut ada di Jogja dan Magelang.
"Markas koordinasi kepala daerah yang tadinya dijadwalkan retret, tapi tunda karena instruksi Ketum, di kantor DPD DIY dan di Magelang," ucapnya.
Bupati Bantul Berangkat Retret
Sedangkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan dirinya akan ikut retret seusai menghadiri resepsi pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bantul di pendopo Parasamya kompleks Kantor Bupati Bantul.
"Pertama, bahwa resepsi pelantikan ini memang kita putuskan agak mendadak. Karena kita sebelumnya itu tidak tahu kalau ada acara retret di Magelang dan harinya ya tinggal hari ini saja," kata Halim kepada wartawan di Bantul, Jumat (21/2/2025) siang.
"Karena jam 2 saya sudah ada di Magelang sampai tanggal 28. Setelah itu sudah masuk puasa, jadi ya satu-satunya hari untuk resepsi pelantikan ya hanya hari ini, karena itu saya mohon maaf kalau memang mendadak," lanjutnya.
Halim juga mengungkapkan hanya dirinya yang mengikuti retret di Magelang secara penuh. Sedangkan wakilnya, Aris Suharyanta, akan menyusul pada penutupan retret. Halim menyebut retret itu sebagai tradisi baru yang positif.
Untuk diketahui, pasangan Halim dan Aris saat Pilkada 2024 diusung koalisi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PSI, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.
Bupati Kulon Progo Ikut Retret
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, juga ikut retret di Akmil Magelang.
"Iya beliau sudah berangkat tadi pagi," kata Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko saat dimintai konfirmasi detikJogja lewat pesan singkat, Jumat (21/2/2025).
Sebagai informasi, Agung Setyawan bersama wakilnya, Ambar Purwoko diusung 12 parpol yang terdiri dari 3 parpol parlemen yaitu Golkar, PAN dan PPP, serta 9 parpol nonparlemen yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, Partai Ummat, PKN, dan Partai Hanura.
Komentar Terbanyak
Pakar UII Tak Percaya Ada Beking di Kasus Ijazah Jokowi: Ini Perkara Sepele
Mencicip Kue Kontol Kejepit di Keramaian Pasar Kangen Jogja
Siapa Beking Isu Ijazah yang Dicurigai Jokowi?