Pj Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni berbagi pengalaman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayahnya di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Dalam paparannya, Fatoni menjabarkan penurunan hotspot atau titik panas di Bumi Sriwijaya.
Di Dubai, Agus Fatoni menjabarkan paparan dengan judul Role of Local Government to Support the Operationalization of ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).
"Pada 2015, jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik, kemudian menurun menjadi 23.818 titik di 2019 dan berkurang lagi menjadi 19.849 titik 2023 ini," ujar Fatoni saat menjadi menjadi pembicara dalam Talkshow B5. Role of ACCTHPC towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030 dalam keterangan yang diterima detikSumbagsel, Selasa (12/12/2023).
"Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan Provinsi Sumsel," lanjutnya.
Fatoni menyebut, tren penurunan titik panas ini ekuivalen dengan luas area yang terbakar. Saat terjadi El Nino 2015, areal yang terbakar seluas 638.582 hektare (ha). Pada 2019 mengalami penurunan menjadi 317.885 ha dan 2023 berkurang signifikan menjadi 109.460 ha.
"Data ini dapat menjadi indikasi keberhasilan upaya pemadaman kathutla yang cukup berhasil dilakukan para pihak secara kolaboratif di Provinsi Sumsel," ungkapnya.
Berdasarkan data sebaran asap dari arah angin yang dikeluarkan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), terlihat bahwa tidak terjadi pergerakan asap yang melintasi batas negara yang berada di sekitar Sumsel maupun Sumatera.
Walau demikian, Pemprov Sumsel tetap konsisten menjalankan berbagai upaya mencegah karhutla. Mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan hingga penegakan hukum.
Terkait monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi SONGKET Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan). Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.
"Melalui SONGKET Sumsel, maka pengambilan keputusan pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Sumsel menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, murah dan cepat," katanya.
(csb/des)