.webp)
Pj Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni berbagi pengalaman dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayahnya di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Dalam paparannya, Fatoni menjabarkan penurunan hotspot atau titik panas di Bumi Sriwijaya.
Di Dubai, Agus Fatoni menjabarkan paparan dengan judul Role of Local Government to Support the Operationalization of ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).
"Pada 2015, jumlah hotspot tercatat sebanyak 27.043 titik, kemudian menurun menjadi 23.818 titik di 2019 dan berkurang lagi menjadi 19.849 titik 2023 ini," ujar Fatoni saat menjadi menjadi pembicara dalam Talkshow B5. Role of ACCTHPC towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030 dalam keterangan yang diterima detikSumbagsel, Selasa (12/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif yang dilakukan Provinsi Sumsel," lanjutnya.
Fatoni menyebut, tren penurunan titik panas ini ekuivalen dengan luas area yang terbakar. Saat terjadi El Nino 2015, areal yang terbakar seluas 638.582 hektare (ha). Pada 2019 mengalami penurunan menjadi 317.885 ha dan 2023 berkurang signifikan menjadi 109.460 ha.
"Data ini dapat menjadi indikasi keberhasilan upaya pemadaman kathutla yang cukup berhasil dilakukan para pihak secara kolaboratif di Provinsi Sumsel," ungkapnya.
Berdasarkan data sebaran asap dari arah angin yang dikeluarkan The ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), terlihat bahwa tidak terjadi pergerakan asap yang melintasi batas negara yang berada di sekitar Sumsel maupun Sumatera.
Walau demikian, Pemprov Sumsel tetap konsisten menjalankan berbagai upaya mencegah karhutla. Mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan hingga penegakan hukum.
Terkait monitoring, Pemprov Sumsel memanfaatkan aplikasi SONGKET Sumsel (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan). Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan.
"Melalui SONGKET Sumsel, maka pengambilan keputusan pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Sumsel menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, murah dan cepat," katanya.
Pemprov juga mengeluarkan sejumlah kebijakan, SK Gubernur Sumsel 269/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023, SK Gubernur Sumsel 302/2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah. Pada langkah pencegahan, Pemprov menggandeng TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.
"Kami juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hujan buatan 12 Kali selama periode Juni-November. TMC utamanya ditujukan untuk membasahi wilayah yang lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut," ujar pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri.
Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar ini dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh Sub Satgas Operasi Darat. Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, Satgas melakukan pemadaman dengan Water Bombing.
"Ada pula upaya penerapan kearifan lokal yaitu mengaktifkan Sub Satgas Doa untuk melakukan Salat Istisqa untuk segera diturunkan hujan. Dilaksanakan serentak melibatkan semua unsur. Praktik ini dilakukan ketika hari tanpa hujan atau musim kemarau cukup panjang," jelasnya.
Sementara terkait penegakan hukum, Pemprov melibatkan aparat seperti Polda Sumsel, Gakkum KLHK RI dan Kejaksaan. Fatoni menyebut, seluruh upaya ini menjadi bukti kesiapan Pemprov Sumsel dalam mengimplementasikan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di tingkat tapak. Ia pun berharap kerja sama dalam pengendalian karhutla dapat lebih ditingkatkan.
Diketahui kegiatan itu bagian dari the 28th Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.
ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) merupakan instrumen kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi dampak asap Karhutla. Penandatanganan kesepakatannya berlangsung saat KTT ASEAN di Jakarta September lalu.
Sedangkan Conference of the Parties (COP) merupakan pertemuan tahunan yang diinisiasi PBB untuk menilai capaian negara-negara anggota dalam menekan emisi karbon. Pada COP ke-28, Paviliun Indonesia menjabarkan langkah menekan emisi karbon.
