.webp)
Pimpinan Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai kondisi kebakaran hutan dan laham (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) cukup parah. Area terdampak karhutla disebutnya luas dan beberapa lokasi asapnya berbahaya.
"Setelah kami berkunjung ke pusat pengendalian, ternyata kondisinya cukup parah dan areanya cukup luas serta berdekatan. Ada beberapa lokasi yang masuk kategori berbahaya akibat dampak asap," ujar Marwan saat meninjau posko karhutla di BPBD Sumsel, Sabtu (10/10/2026).
Dia menjelaskan bahwa upaya pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Operasi water bombing belum dapat dilakukan optimal karena keterbatasan jarak pandang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, karhutla di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat menjalar hingga beberapa meter di bawah permukaan tanah.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas, antara lain melalui penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
"Kita tidak punya pilihan lain selain mengutamakan pencegahan. Kami mendapat informasi bahwa ada desa yang memiliki peraturan desa (perdes) tentang larangan membakar lahan dan sampai sekarang wilayahnya bebas dari karhutla. Artinya, jika aturan di tingkat desa bisa diterapkan, seharusnya aturan di tingkat yang lebih tinggi juga dapat diperkuat," katanya.
Ia menilai bahwa penanganan yang hanya berfokus pada pemadaman memiliki risiko besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Terlebih, kondisi cuaca ke depan masih perlu diantisipasi, termasuk kemungkinan terjadinya El Nino pada 2027.
"Kalau sudah masuk tahap penanggulangan, risikonya besar dan masyarakat yang paling terdampak. Karena itu, kita harus mencari cara pencegahan dari berbagai arah. Kanal-kanal yang ada juga perlu dimanfaatkan untuk membantu menjaga ketersediaan air, karena jika hanya mengandalkan sumur bor, kemungkinan belum memadai," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Candra mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memperkuat langkah pencegahan karhutla melalui koordinasi lintas sektor dan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
"Intinya, pencegahan menjadi perhatian utama," kata Edward.
Ia menambahkan bahwa masukan dari Komisi VIII DPR RI akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Sumsel untuk memperkuat langkah antisipasi ke depan. Koordinasi juga akan dilanjutkan melalui pembahasan di tingkat pusat guna merumuskan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla yang lebih efektif.
Kepala BPBD Provinsi Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan satgas masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan data kepemilikan lahan perkebunan yang berada di dekat permukiman. Meski demikian, apabila ditemukan titik api, petugas segera melakukan pemadaman dengan memprioritaskan lokasi yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan permukiman.
Sementara itu, operasi pemadaman melalui jalur udara juga menghadapi kendala berupa keterbatasan jarak pandang akibat asap. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pemadaman udara harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi lapangan yang memadai.
"Sejumlah wilayah yang menjadi fokus penanganan karhutla meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)," katanya.
Iqbal juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemilik lahan dalam mencegah kebakaran. Menurutnya, penguatan pengawasan dan penerapan regulasi larangan membakar lahan perlu terus dilakukan agar pemilik lahan turut berperan aktif menjaga wilayahnya dari ancaman karhutla.
"Ke depan, BPBD Sumsel akan terus mendorong penguatan regulasi, kesiapsiagaan personel, patroli rutin, serta pemanfaatan sumber air yang tersedia sebagai bagian dari langkah antisipasi, terutama jika kondisi cuaca kering dan potensi El Nino kembali terjadi pada 2027," imbuhnya.
