.webp)
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mengusulkan pembangunan 14 sumur bor untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan 14 sumur bor ini disebut buat mengamankan lahan di kawasan gambut yang rawan terbakar.
"Ya kita kan memang sekarang harus perkuat yang namanya antisipasi dengan kondisi karhutla ini. Karena lahan gambut ini sulit dipadamkan, maka untuk menjaga lahan ini agar mudah pemadamannya dan pencegahan karhutla ini masuk dalam usulan kita," kata Kepala Dishut Provinsi Jambi Andri Yushar Andria, Selasa (29/9/2026).
Andri menyebut, usulan anggaran buat pembuatan sumur bor ini menjadi bagian dari program penanganan karhutla yang diajukan Pemprov Jambi. Menurutnya, adanya sumur bor ini begitu penting demi pencegahan karhutla yang sulit pemadamannya di lahan gambut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi selain sumur bor, kita juga mengusulkan kendaraan roda dua, nozzle, selang hingga sepatu boots untuk mendukung petugas dan masyarakat peduli api juga," ujar Andri.
"Yang jelas usulan program sesuai dengan SE Mendagri. Itu yang kami usulkan dari Dinas Kehutanan," lanjutnya.
Menurut Andri, pembangunan sumur bor diprioritaskan di lahan gambut karena petugas kerap menghadapi kendala sumber air saat melakukan pemadaman. Kendala ini sangat sering dilaporkan ketika pemadaman api di lahan gambut itu karena sumber air yang susah.
"Maka itu ini kita prioritaskan di lahan gambut nya ya. Sumur bor tersebut nantinya diharapkan menjadi sumber air yang bisa dimanfaatkan kembali jika karhutla kembali terjadi di lokasi yang sama," sebutnya
"Apabila kembali karhutla di lokasi yang sama, kita sudah memiliki sumber air," katanya.
Andri mengaku, anggaran pembuatan sumur bor ini nantinya akan dibiayai dari bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan karhutla Jambi. Namun, dana tersebut belum dapat digunakan karena masih melalui proses pembahasan dalam APBD Perubahan.
"Sekarang sumur bor ini belum kita buat ya kenapa? Ya tadi karena anggaran ini belum bisa digunakan, maka ini jadi kendala juga dalam penanganan karhutla di gambut itu, apalagi air sulit yang jadi kendala nanti pemadamannya," tegasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa saat ini usulan dari BPBD, Dinkes dan Dishut buat penanganan karhutla telah masuk untuk dibahas. Akan tetapi anggaran itu baru dapat digunakan setelah pembahasan selesai di DPRD Jambi.
"Harus dibawa ke APBD Perubahan, nanti akan dibahas lagi oleh Banggar DPRD Provinsi Jambi. Sehingga dana tersebut belum disalurkan," kata Sudirman.
Penggunaan anggaran tersebut, lanjut Sudirman, harus mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, termasuk untuk penanganan karhutla, dampak kesehatan akibat asap hingga pemulihan lahan gambut.
"Jadi nanti setelah bisa digunakan, silahkan anggaran buat beli obat, masker untuk penanganan ISPA, penanganan karhutla atau pemulihan gambut silakan. Di situ rambunya ada," pungkasnya.
