.webp)
Modernitas wilayah perkotaan tak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, gedung baru, jalan tertata, maupun ruang publik yang nyaman. Aspek yang tidak kalah penting adalah kualitas tata kelola pemerintahan dan administrasi publik yang harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan responsif bagi masyarakat.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Unsri Paramiswari mengatakan administrasi publik menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penguatan administrasi publik menjadi bagian strategis dalam perjalanan Palembang menuju tata kelola pemerintahan modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Paramiswari menilai reformasi administrasi publik bukan sekadar pembenahan teknis internal pemerintahan. Lebih dari itu, reformasi administrasi merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang semakin efektif, responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Administrasi adalah mesin yang menerjemahkan visi dan kebijakan menjadi layanan. Kota bisa memiliki visi besar, program pembangunan yang kuat, dan pemimpin yang berkomitmen. Karena itu, seluruh sistem administrasi perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, pemerintahan modern membutuhkan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan ekspektasi masyarakat. Perlu juga didorong dengan inovasi dalam hal teknologi, perkembangan informasi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan.
Regulasi, perencanaan, serta target pembangunan juga perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan dan aparatur yang semakin adaptif. Dengan demikian, kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak luas.
"Setiap proses pemerintahan harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar memberikan nilai tambah. Prinsipnya adalah bagaimana pelayanan dapat semakin sederhana, cepat, pasti, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," ujarnya yang juga Kabag Protokol Pemkot Palembang.
Reformasi administrasi publik, disebutnya membutuhkan perubahan yang dilakukan secara menyeluruh. Sedikitnya, terdapat enam dimensi penting yang perlu terus diperkuat secara bersamaan.
Pertama adalah kelembagaan, melalui penguatan struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta mendukung kolaborasi antarperangkat daerah.
Kedua, proses bisnis. Pemerintah perlu terus menyederhanakan dan mengintegrasikan proses pelayanan agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin cepat dan mudah.
Ketiga adalah sistem data. Dimana pemerintahan modern membutuhkan data akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan keputusan.
Keempat, teknologi. Transformasi digital perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan secara lebih cepat.
Kelima, sumber daya manusia. Aparatur menjadi elemen penting dalam transformasi pemerintahan. Karena itu, peningkatan kompetensi, profesionalisme, kreativitas, dan kemampuan adaptasi ASN perlu terus dilakukan sesuai tuntutan pemerintahan modern.
Terakhir, budaya organisasi. Reformasi administrasi membutuhkan budaya kerja yang semakin inovatif, kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat.
Keenamnya dinilai saling melengkapi. Dia memisalkan dalam penguatan teknologi, yang akan semakin optimal apabila didukung proses bisnis yang efektif, SDM kompeten, kelembagaan adaptif, dan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan.
"Aplikasi dan teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi merupakan instrumen untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat, semakin efektif bagi aparatur, dan semakin transparan dalam prosesnya," jelasnya.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan harus menjadi bagian dari transformasi tata kelola secara menyeluruh. Pemda perlu memastikan bahwa pemanfaatan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas kerja aparatur.
"Digitalisasi yang bermakna harus mudah bagi warga, mudah bagi aparatur, dan mudah diawasi. Ketiganya harus berjalan bersamaan," katanya.
Teknologi juga disebutnya dapat memperkuat kemampuan pimpinan daerah dalam melihat kondisi pelayanan secara lebih aktual. Data mengenai kinerja layanan, waktu penyelesaian, kebutuhan masyarakat, serta berbagai indikator pembangunan dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat.
Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi sarana administrasi, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan berbasis data.
Membangun Pemerintahan Berbasis Data
Dia menambahkan, pemerintahan modern membutuhkan data berkualitas. Data akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pengalokasian sumber daya, hingga evaluasi program pemerintah.
Karena itu, penguatan sistem data menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi administrasi publik di tingkat pemerintah daerah.
Data kependudukan, pelayanan publik, perizinan, aset, infrastruktur, sosial, dan ekonomi dapat terus dikembangkan menuju sistem informasi yang semakin terintegrasi sehingga mampu memberikan gambaran daerah secara lebih komprehensif.
Pemerintah kota juga perlu membangun rujukan data bersama dengan mekanisme pengelolaan yang jelas. Setiap data harus memiliki standar, pengelola, serta mekanisme pemutakhiran sehingga dapat digunakan secara optimal oleh perangkat daerah.
"Pemerintahan berbasis data akan membuat kebijakan menjadi semakin terukur. Keputusan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi didukung oleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
SDM dan Integritas sebagai Fondasi
Di balik teknologi dan sistem pemerintahan, terdapat faktor manusia yang menjadi penentu keberhasilan reformasi administrasi publik. Aparatur pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan dan pelayanan dapat berjalan secara profesional.
Karena itu, peningkatan kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dari pembangunan birokrasi masa depan.
Penguatan integritas juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sistem. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan, kanal pengaduan, serta apresiasi terhadap kinerja pelayanan merupakan bagian dari ekosistem pemerintahan yang sehat dan berorientasi pada hasil.
"Pergeseran budaya kerja yang kita dorong adalah dari sekadar menjalankan prosedur menuju menghasilkan solusi, dari bekerja secara sektoral menuju kolaboratif, dari berbasis perkiraan menuju berbasis data, dan dari orientasi laporan menuju orientasi dampak," jelasnya.
Masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan
Dalam paradigma administrasi publik modern, masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi menjadi bagian dalam membangun kualitas pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat keterbukaan informasi, standar pelayanan, kanal pengaduan, dan ruang partisipasi masyarakat.
Standar pelayanan yang jelas memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai proses, persyaratan, waktu, dan hasil layanan yang diberikan pemerintah.
Kanal pengaduan juga menjadi instrumen penting untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat sekaligus menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
Survei kepuasan masyarakat pun dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dari pemerintahan modern. Dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, serta media dapat menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan partisipatif.
Akademisi dapat memberikan perspektif ilmiah dan evaluasi kebijakan, dunia usaha dapat memberikan masukan terkait iklim pelayanan dan kemudahan berusaha, komunitas dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara media berperan memperkuat transparansi dan literasi publik.
Palembang Menuju Pemerintahan Masa Depan
Reformasi administrasi publik bukanlah agenda yang selesai dalam satu periode. Transformasi membutuhkan konsistensi kepemimpinan, inovasi, penguatan kapasitas aparatur, serta komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan.
Palembang memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan agenda tersebut. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan struktur pemerintahan yang menjangkau hingga tingkat kecamatan dan kelurahan serta kebutuhan masyarakat yang beragam, penguatan tata kelola pemerintahan dapat memberikan dampak luas terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Transformasi tersebut juga sejalan dengan kebutuhan pemerintahan daerah di era digital, ketika masyarakat semakin mengharapkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan modern bukan semata-mata seberapa banyak aplikasi yang dimiliki atau seberapa banyak inovasi yang dihasilkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, seberapa tepat keputusan pemerintah didukung oleh data, dan seberapa kuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Kalau masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, keputusan pemerintah semakin berbasis data, dan kepercayaan publik terus tumbuh, maka Palembang bukan hanya tampak modern. Palembang benar-benar sedang membangun tata kelola pemerintahan yang modern," pungkasnya.
