.webp)
Percepatan program listrik masuk desa (lisdes) dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di Sumatera Selatan, terus didorong. Pemerataan akses kelistrikan bagi masyarakat di pelosok, khususnya yang sulit dijangkau ingin segera diwujudkan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan PLN. Terutama dalam mengatasi kendala geografis dan perizinan kawasan hutan, yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil.
Berdasarkan data lapangan, terdapat 20 lokasi yang masih mengalami kendala. Sebanyak 12 lokasi terkendala kondisi geografis, sedangkan delapan lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Di antaranya berada di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami optimistis melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia, dan percepatan perizinan kawasan hutan, program lisdes akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses energi yang selama ini menjadi tantangan berat bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang," ujar Deru.
Deru menjelaskan, pemilihan teknologi PLTS komunal di sejumlah wilayah mempertimbangkan kondisi geografis dan spesifikasi lahan yang tidak memungkinkan dibangun jaringan kabel konvensional. Seperti di kawasan rawa, lintasan sungai besar, dan kawasan hutan lindung.
"Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, kita ajukan perjanjian kerja sama dengan kementerian kehutanan," ungkapnya.
Pemprov juga akan mendorong percepatan proses perizinan melalui perjanjian jerja sama (PKS) penggunaan kawasan dengan Kementerian Kehutanan.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, Pak Menteri, dan Pak Dirjen, yang telah merespons kami kurang dari 24 jam. Kepada GM PLN, inilah pentingnya sikap komunikatif dalam menyelesaikan segala permasalahan," tambahnya.
Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Triajikusumah mengatakan pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk memproses perizinan yang diperlukan guna mendukung percepatan program tersebut.
"Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya," ujarnya.
Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan teknis, termasuk menyiapkan pakta integritas dan mendukung pelaksanaan survei lapangan.
"Warga masyarakat di lima lokasi sudah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PLTS. Harapan kita, survei bisa segera dilakukan agar titik-titik pemasangan listrik dapat segera ditentukan," imbuhnya.
