.webp)
Warga Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menanggapi pengadaan rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel yang dinilai "nyeleneh" dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 10 miliar. Warga pun mempertanyakan fasilitas tersebut.
Adapun pengadaan tersebut meliputi renovasi rumah dinas hingga pembelian berbagai perabotan, termasuk meja biliar. Sejumlah warga menilai penggunaan anggaran tersebut tidak tepat di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Pegawai swasta di Palembang, bernama Rendy menilai fasilitas rumah dinas bagi pejabat seharusnya dipertimbangkan kembali. Menurutnya, pejabat sudah mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan dari negara sehingga tidak seharusnya kembali membebani anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enak sekali jadi pejabat di Indonesia, gajinya besar, diberi rumah dinas, bahkan isi rumahnya juga dibayar dari uang pajak rakyat. Menurut saya rumah dinas itu sebaiknya dihapus saja. Banyak masyarakat yang bahkan tidak punya rumah dan harus mengontrak untuk bertahan hidup," ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Rendy menambahkan, sebagai wakil rakyat, pimpinan DPRD Sumsel seharusnya lebih merasakan kondisi masyarakat yang diwakilinya. Ia bahkan menyarankan jika fasilitas rumah dinas tetap ada, pejabat bisa diberikan subsidi untuk menyewa hunian seperti rumah susun agar lebih memahami kondisi masyarakat.
"DPRD itu perwakilan rakyat. Jangan hanya saat kampanye saja mengatakan bersama rakyat, tapi setelah menjabat malah lupa. DPRD itu sebenarnya karyawan rakyat yang sudah diberi honor dan tunjangan. Jadi jangan lagi memberatkan rakyat dengan permintaan yang tidak masuk akal," katanya.
Sementara itu, warga lainnya, Amina, seorang ibu rumah tangga juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan anggaran yang dinilai berlebihan untuk fasilitas pejabat. Ia menilai dana tersebut seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurut Amina, para anggota DPRD sebenarnya telah memiliki rumah pribadi sehingga pengadaan atau renovasi rumah dinas dinilai tidak terlalu mendesak.
"Ini habis-habiskan uang untuk bikin rumah mereka, padahal mereka sudah punya rumah sendiri. Harusnya kalau jadi anggota DPRD, yang seperti itu tidak perlu lagi dikasih. Lebih baik pikirkan rakyat dulu, seperti kesehatan, sekolah, dan harga sembako," ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya pengadaan meja biliar sebagai bagian dari fasilitas rumah dinas tersebut yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan kerja pejabat.
"Katanya ada meja biliar juga. Untuk apa? Mau buka klub biliar?" kata Amina.
Hal senada dikatakan warga lainnya bernama Andi, seorang pedagang di Palembang. Menurutnya, pengalokasian dana miliaran rupiah untuk menunjang kenyamanan rumah dinas pimpinan DPRD dinilai tidak sejalan dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi.
"Mengingat masyarakat di Sumsel ini masih banyak yang kurang mampu bahkan tidak mampu, sedangkan seorang pimpinan tidaklah sering berada di rumah karena kesibukan pekerjaan," ujarnya.
Ia menambahkan, dana tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
"Ada baiknya digunakan untuk program yang bisa mensejahterakan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu kan cerminan rakyat. Timpang rasanya ketika masyarakat kecil dan menengah kesulitan ekonomi, sementara perwakilannya di pemerintahan hidup mewah," katanya.
Sejumlah warga berharap penggunaan anggaran daerah dapat lebih difokuskan pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Mereka juga meminta para wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan fasilitas pribadi.
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel Hadiyanto menyebut jika pengadaan itu masih bersifat sementara. Pengadaan itu masih tentatif dan bisa dibatalkan.
"Iya, masih bisa dibatalkan. Harga itu masih tidak tentu juga, itu masih bukaan dan usulan. Nanti, siapa yang memberi harga terendah yang akan kita pilih," ujarnya, kepada detikSumbagsel, Sabtu (7/3/2026).
Artikel ini ditulis oleh Mutiara Helia Praditha peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
