Sebuah desa di Kabupaten Merangin Jambi yakni Desa Tanjung Kasri berhasil mandiri dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagai sumber energi. Desa yang berada di Kawasan Jangkat bagian Jambi di ujung barat itu sudah 15 tahun tanpa dialiri listrik dari PLN.
"Jadi, kita sudah mendapatkan kabar ini jika desa itu sudah selama 15 tahun terakhir memanfaatkan aliran energi listrik ke rumah-rumah mereka menggunakan Sungai Nyabu yang aliran airnya deras dan masih asri. Sungai itu dimanfaatkan buat sumber energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi 24 jam tanpa kendala padam listrik," kata Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, Minggu (22/2/2026).
Politisi PDIP Jambi ini awalnya sempat kaget mengetahui kondisi desa itu tanpa aliran listrik. Namun setelah dirinya menelusuri, warga disana justru lebih merasa terbantu dan lebih merasakan manfaat aliran listrik menggunakan metode alam ketimbang perusahaan listrik negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bayangkan saja, warga di sana hanya dikenakan biaya sekitar Rp 100 ribu per bulan dengan menggunakan metode itu. Namun aliran listrik mereka juga tidak pernah padam dan terus menyala, ini kan bagian dari inovasi yang seharusnya menjadi contoh nasional," ujar Edi.
Dia menyebut, warga di desa itu terbantu memakai PLTMH buat sumber energi listrik mereka yang tentunya mesti didukung pemerintah.
"Saya sudah mengajak agar Menteri Desa turun langsung meninjau Desa Tanjung Kasri ini. Pak Menteri Desa mestinya melihat langsung potensi dan keberhasilan inovasi warga Desa Tanjung Kasri ini. Apalagi model PLTMH ini layak direplikasi ke desa-desa lain di Indonesia, terutama wilayah yang masih kesulitan akses listrik," terang Edi.
"Kalau ini dijadikan role model dan diadopsi oleh desa lain, saya yakin persoalan listrik desa bisa teratasi lebih cepat. Apalagi terbukti selama 15 tahun ini listrik di Tanjung Kasri lebih stabil daripada yang disuplai PLN," sambungnya.
Sebelum PLTMH digunakan, warga di desa tersebut sempat menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Namun, inovasi alam ini tak terpenuhi secara stabil hingga warga memutuskan membangun PLTMH pada 2019 lalu dengan menggunakan dana desa.
Biaya digelontorkan warga di desa itu tidak sedikit, sebesar Rp 570 juta dana dipakai. Pihak desa merasa dengan biaya sebesar itu manfaatnya pun bisa dirasakan besar oleh ratusan warga di desa tersebut.
Sejak menggunakan PLTMH, pada 2023 lalu jaringan PLN mulai merambah ke desa-desa. Target PLN kala itu ratusan rumah di desa itu bisa teraliri listrik milik negara, namun warga menolak lantaran biaya pemasangan dinilai mahal dan tidak terjangkau oleh warga desa.
"Meski menggunakan PLTMH membantu warga, pastinya inovasi ini juga ada kendala, hanya saja kendalanya itu tidak begitu rumit dan bisa langsung diperbaiki. Cuman biaya perawatan saja yang memang agak mahal, makanya inovasi seperti ini bukan seharusnya dimatikan dan dihilangkan tetapi harus didukung penuh oleh pemerintah pusat," sebutnya.
Edi menilai hal-hal seperti ini pastinya bukan terjadi di Desa Tanjung Kasri saja, baginya banyak desa yang akses jauh dari perkotaan dan masih asri di kawasan alam banyak merasakan hal serupa. Namun kondisi itu pasti memiliki kendala yang mestinya kendala itu didorong agar banyak desa-desa terpencil bisa merasakan aliran listrik memadai dengan memanfaatkan aliran air.
"Harusnya Pemerintah pusat membantu mendorong inovasi seperti ini mendapat perhatian sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi desa," tegas Edi.
Permasalahan ini pun juga sudah dia bawa dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beberapa waktu lalu. Dia mengaku, dengan dibawa dalam rapat tersebut semua kendala warga soal PLTMH bisa diselesaikan oleh pemerintah.
Edi menyebut warga di desa itu masih merasakan persoalan besar dimana PLTMH itu masih kurang maksimal sehingga butuh revitalisasi.
"Desa ini sudah mampu mandiri energi, listrik stabil, dan dikelola oleh BUMDes dan ini harus didukung penuh pemerintah pusat. Sementara di banyak desa yang pakai aliran listrik dari PLN juga masih hidup-mati," kata Edi.
Edi menegaskan, bahkan listrik dari PLTMH juga dimanfaatkan untuk mendukung usaha kecil warga dari sektor pertanian skala terbatas. Keberadaan listrik mandiri ini perlahan ikut menggerakkan roda perekonomian desa yang tentunya butuh kehadiran negara.
"Dengan adanya PLTMH ini tentunya juga sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di daerah tertinggal. Harusnya ini jadi langkah baik buat pemerintah mendukung inovasi baik yang masih menggunakan alam dan alam tetap terjaga, dan mestinya pula secepatnya revitalisasi itu dilakukan," kata Edi.
