.webp)
Gubernur Jambi Al Haris menargetkan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jambi segera dirampungkan. Tak hanya pembenahan manajemen dan tata kelola, Al Haris juga menegaskan percepatan penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh dia, saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI pada Jumat (20/2). Kunjungan ini dalam rangka pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pembahasan tata ruang, serta penanganan konflik agraria.
"Kunjungan Komisi II DPR RI sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Bahkan itu juga mengenai soal konflik agraria di Jambi ini," kata Al Haris dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Sabtu (21/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kunjungan kerja DPR RI Komisi II itu dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf, didampingi anggota, Taufan Pawe dan Azis Subekti. Rombongan disambut Al Haris bersama Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jambi.
Dalam pertemuan ini pula, persoalan penyelesaian tata kelola BUMD agar lebih profesional dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibahas tuntas. Tidak hanya itu, pembahasan tata ruang dan agraria dengan mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy) juga dibahas, hingga memastikan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) dalam penanganan konflik Agraria untuk percepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah.
"Perlu diketahui, di Jambi ini terdapat 20 BUMD yang tersebar di kabupaten dan kota serta untuk provinsi, terdapat dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional. Kalau Bank Jambi relatif baik dan telah menjangkau hingga pelosok daerah. Namun, dari sisi permodalan, bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal inti Rp 3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga perlu melakukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jabar Banten (BJB)," terang Al Haris.
"Sedangkan terkait PT Jambi Indoguna Internasional itu bagian proses untuk memperoleh Participating Interest (PI) pada sejumlah perusahaan migas do Jambi. Jadi kami mohon dukungan agar proses Participating Interest ini dapat segera terealisasi, jika berhasil, ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah," lanjutnya.
Al Haris juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan internal, hingga evaluasi terhadap direksi dan komisaris yang dinilai tidak mampu mencapai target kinerja. Ia juga meminta agar seluruh BUMD melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah
Menurutnya, pembenahan BUMD merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi Jambi di tengah tantangan global dan dinamika investasi. Pemerintah provinsi, kata dia, ingin memastikan setiap unit usaha milik daerah mampu bersaing, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain reformasi BUMD, Al Haris juga memberi perhatian serius terhadap persoalan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Jambi. Ia menyebut konflik lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait lainnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Konflik agraria harus dituntaskan. Kita ingin ada kepastian hukum, ada keadilan bagi masyarakat, dan dunia usaha juga bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Al Haris meminta tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi vertikal untuk mempercepat proses mediasi serta penyelesaian sengketa lahan. Ia menegaskan, pendekatan dialog dan solusi komprehensif harus dikedepankan agar tidak menimbulkan gejolak sosial berkepanjangan.
Pemprov Jambi, lanjutnya juga akan memetakan konflik agraria berdasarkan skala prioritas dan dampaknya terhadap masyarakat. Penyelesaian secara bertahap diharapkan mampu menciptakan stabilitas serta mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.
"Dengan reformasi BUMD yang terstruktur dan penyelesaian konflik agraria yang terukur saya optimistis pembangunan ekonomi Jambi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kita ingin Jambi maju dengan tata kelola yang baik dan keadilan sosial yang nyata," pungkasnya.
Pertemuan diakhiri dengan sesi dialog antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi guna menyerap masukan terkait pengelolaan BUMD, peningkatan PAD, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan agraria di daerah.
(dai/dai)
