.webp)
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan hasil evaluasi dari Ombudsman Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan dia, saat menghadiri penyerahan hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik (Opini Ombudsman RI Tahun 2025).
"Ombudsman tidak sekadar menjadi indikator kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai alarm perbaikan bagi seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan standar pelayanan," kata Abdullah Sani dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Rabu (18/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wagub Jambi, Abdullah Sani menyebut jika evaluasi Ombudsman sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Penilaian Ombudsman juga kata Sani adalah instrumen pengingat bagi pemerintah untuk terus berbenah.
"Ini memperkuat komitmen kita agar pelayanan publik semakin berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar Sani.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta melakukan pembenahan sistem, mulai dari penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, hingga penguatan pengawasan internal.
Sani juga menekankan pentingnya budaya pelayanan prima di kalangan aparatur sipil negara. Menurutnya, pelayanan publik yang baik bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi juga menyangkut sikap profesional, responsif, dan berintegritas.
Pemprov Jambi, lanjut Sani, akan terus mendorong inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sani juga menyampaikan apresiasi atas upaya Ombudsman Republik Indonesia untuk mendukung tata pemerintahan yang baik melalui fungsi strategisnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, BUMH serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
"Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi atas berbagai arahan dan masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan kami berharap agar Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi terus memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dan instansi publik di Provinsi Jambi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," sebut Sani.
Menurutnya, dengan upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi, dan dengan supervisi serta masukan-masukan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi, alhamdulillah, hasil Opini Ombudsman RI Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 memperoleh hasil Kualitas Tertinggi Tanpa Potensi Maladministrasi.
"Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan publik yang memenuhi standar kepatuhan ketat, bebas pungli/penundaan, serta teruji dari perilaku melawan hukum, melampaui wewenang atau kelalaian," lanjutnya.
Wagub Sani kembali menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi siap bersinergi dengan Ombudsman untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kemajuan Provinsi Jambi.
"Semoga hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik ini semakin memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik yang berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah Jambi," pungkasnya.
