.webp)
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada November 2024 ini menelan anggaran sebesar Rp 478,74 miliar. Alokasinya untuk penyelenggaraan (KPU), pengawasan (Bawaslu) dan pengamanan (TNI/polri).
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengingatkan, dana hibah yang diberikan untuk lembaga tersebut harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien serta bisa dipertanggungjawabkan.
"Dukungan pembiayaan dari APBD untuk pilkada harus dipergunakan sebaik-baiknya berdasarkan aturan dan ikuti pedoman tata kelola keuangan pilkada yang telah disiapkan. Ini merupakan bagian penting agar pilkada bisa berlangsung baik. Uang digunakan secara efisien dan efektif dan di bagian akhir bisa dipertanggungjwawabkan," ujar Hasyim saat peluncuran Pilgub dan Pilwagub Sumsel, Minggu (5/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, dana dari APBD untuk pilkada menggunakan mekanisme NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dan diregister ke APBN. Begitu diregister menjadi bagian APBN, maka secara teoritik dan administratif pengguna anggarannya adalah KPU RI.
"Konstruksi di UU Pilkada, penanggung jawab akhir Pilkada adalah KPU RI. Sehingga saya harap teman-teman KPU kabupaten/kota karena pembiayaan Pilkada serentak ini sharing antara APBD provinsi dan kabupaten/kota harus dipergunakan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Ia menyebut, pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur pada tahun ini akan digelar di 37 provinsi selain Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan bupati/wali kota dan wakilnya juga digelar serentak pada 508 kabupaten/kota, kecuali di 6 kota administratif di DKI Jakarta.
Saat ini tahapan yang sedang dilakukan perekrutan PPK dan PPS. Setelah tersedia, mereka nanti akan melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menyusun daftar Pemiih tetap (DPT).
Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya mengungkapkan, pada 2019 KPU RI menargetkan partisipasi masyarakat secara nasional mencapai 77,5%, capaiannya 81,69%. Di Sumsel, capaian partisipasi itu melebihi capaian nasional, sebesar 83,94%.
"Pada Pilpres 84,82%, sedangkan untuk pemilihan DPD RI, DPR RI, DPRD Sumsel angka rata-ratanya 84%. Untuk itu kami percaya dengan pengalaman seluruh tahapan pemilu, kami memiliki bekal yang cukup untuk mempersiapkan Pilgub dan Pilwagub 2024," imbuhnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengungkapkan, pihaknya sudah menyerahkan dana hibah untuk KPU, Bawaslu dan untuk pengamanan demi memperlancar pelaksanaan pilkada.
Untuk KPU Sumsel, alokasi dana yang telah diberikan mencapai Rp 234,45 miliar dengan 2 kali penganggaran dari APBD 2023 sebesar 40% dan 2024 sisanya 60%. Untuk Bawaslu Rp 72,95 miliar yang juga ditransfer 2 kali.
Sedangkan untuk pengamanan, anggaran untuk TNI/Polri telah disiapkan Rp 71,34 miliar. Totalnya mencapai Rp 378,74 miliar.
"Pemberian dana hibah diawali dengan penandatanganan NPHD yang dilakukan 9 November 2023 lalu antara Pemprov Sumsel dengan KPU dan Bawaslu. Dan diikuti serentak oleh bupati/wali kota secara serentak pertama kali di Indonesia," ujarnya.
Fatoni mengajak seluruh pihak mengikuti dan melaksanakan pilkada dengan sebaik-baiknya. Ia meminta pemilik hak suara menyalurkan haknya.
"Jika Pilpres lalu partisipasi masyarakat mencapai 84,82% dan Pileg rata-rata 84%, mudah-mudahan di Pilkada serentak nanti bisa lebih maksimal lagi," ungkapnya.
Dalam acara peluncuran Pilgub dan Pilwagub Sumsel itu, KPU Sumsel menghadirkan grup musik Padi Reborn.
(dai/dai)
