.webp)
KONI Pusat menyebut mahar Rp 500 juta dari pendaftar calon ketua KONI Sumsel tidak perlu dipersoalkan. Meskipun tidak ada dalam AD/ART, biaya itu sudah menjadi kesepakatan bersama dalam Rakerprov KONI Sumsel.
"Saya rasa yang perlu diperhatikan itu adalah masalah transparansi dan akuntabilitas calon ketua KONI nanti sehingga citra KONI Sumsel akan kembali baik setelah laporan keuangan dan tata kelola organisasi yang dikerjakan dengan baik," ujar Bendahara KONI Pusat Kemas Ilham Akbar, setelah melakukan Musprovlub, Rabu (29/11/2023) malam.
Menurutnya mahar yang dibebankan untuk calon ketua itu sah-sah saja selagi untuk kepentingan organisasi. Sehingga, organisasi bisa berjalan maksimal dengan keterbatasan anggaran saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya rasa itu (Rp 500 juta) kesepakatan yang dibangun oleh para pelaku olahraga di Sumsel dan secara anggaran dasar tidak ada disalahkan dari aturan tersebut, yang penting adalah tujuan dari syarat itu memang untuk kepentingan pengembangan olahraga di Sumsel. Saya rasa itu (Rp 500 juta) tidak ada masalah," katanya.
Kemas mengharapkan ke depan siapapun terpilih menjadi ketua KONI Sumsel bisa membawa perubahan untuk dunia olahraga Sumsel.
"Untuk pemilihan ketua KONI Sumsel ini, pusat punya satu suara untuk kemenangan ketua KONI Sumsel, saya berharap yang kami pilih untuk ketua KONI Sumsel bisa membawa angin segar dan menciptakan perubahan baru di KONI," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Provinsi dan Olahraga Sumsel, Rudi Irawan mengungkapkan bahwa Dispora memberikan dukungan dan sumbangsih penuh untuk pemilihan ketua KONI Sumsel.
"Semua kami fasilitasi penuh untuk Musprovub pemilihan ketua KONI Sumsel ini," katanya.
Rudi berharap ketua KONI Sumsel yang baru nanti bisa meningkatkan prestasi olahraga di Sumsel hingga ke kancah nasional dan internasional.
"Semoga dengan ketua KONI Sumsel yang baru nanti mampu meningkatkan prestasi olahraga Sumsel hingga kancah nasional," harapnya.
(des/des)
