.webp)
Calon Gubernur Papua Barat Daya (Cagub PBD) Abdul Faris Umlati mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) usai pencalonannya di Pilgub Papua Barat Daya 2024 dibatalkan KPU PBD. Belakangan, majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Abdul Faris agar KPU PBD mencabut surat pembatalan pencalonannya sebagai cagub PBD.
Putusan majelis hakim Mahkamah Agung dengan terdakwa KPU PBD itu diketok dalam sidang yang digelar pada Selasa (19/11). Dalam putusannya, majelis hakim turut meminta KPU PBD kembali menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai cagub PBD nomor urut 1.
"Kabul permohonan seluruhnya, batal dan cabut objek permohonan, terbitkan keputusan baru yang berisi penetapan pemohon sebagai paslon," demikian amar putusan majelis hakim MA dikutip, Selasa (19/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun majelis hakim dalam perkara ini diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yosran dan Michael Renaldy Zein. Perkara itu sebelumnya didaftarkan tim hukum Abdul Faris Umlati pada Rabu (6/11) lalu.
Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Abdul Faris Umlati, Benediktus Jombang membenarkan putusan MA tersebut. Dia menyebut MA meminta KPU mencabut suratnya yang membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati.
"MA memutus surat keputusan KPU Papua Barat Daya nomor 105 tentang pembatalan status Abdul Faris Umlati pada kontestasi pilkada," kata Benediktus kepada wartawan.
Pihaknya pun meminta KPU PBD segera menindaklanjuti putusan MA tersebut. Benediktus meminta KPU kembali menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai paslon di Pilgub PBD 2024.
"KPU Papua Barat Daya segera tindaklanjuti keputusan MA terkait pencalonan Abdul Faris Umlati dalam Pilgub 2024. Surat keputusan ini adalah benar sebab telah diterima oleh MA dan mendesak AFU dimasukkan jadi cagub," tegasnya.
"Putusan dari MA statusnya sudah inkrah dan tidak ada lagi upaya hukum lain di atasnya. Putusan ini sudah ada dan KPU segera mengeksekusi setiap perintah di dalam amar putusan MA tersebut," sambung Benediktus.
Sebelumnya diberitakan, KPU membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati karena melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan temuan Bawaslu Papua Barat Daya. Pelanggaran tersebut terjadi saat Abdul Faris sebagai Bupati Raja Ampat melakukan pergantian pejabat di masa pencalonannya di Pilgub PBD.
"Terdapat pelanggaran administrasi sesuai undang-undang pilkada yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Abdul Faris Umlati, berupa penggantian pejabat di masa pencalonan," ungkap Komisioner Bawaslu PBD, Zatriawati kepada detikcom, Selasa (5/11).
Pembatalan pencalonan Abdul Faris pun ditetapkan lewat Keputusan KPU PBD Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur PBD Tahun 2024. Keputusan itu diteken KPU PBD pada 4 November 2024.
"KPU Papua Barat Daya membatalkan saudara Abdul Faris Umlati sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," kata Ketua KPU Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu dalam keterangannya, Selasa (5/11).
(sar/ata)
