.webp)
Pemprov bersama DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) masih mengutak-utik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024. Rasionalisasi tengah dilakukan untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan.
Diketahui, RAPBD Sulsel 2024 awalnya diproyeksikan senilai Rp 10,466 triliun. Namun Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menolak rancangan itu hingga membuat rapat paripurna di DPRD Sulsel batal dilaksanakan pada Kamis (12/10).
Saat itu, Bahtiar beralasan komponen belanja dalam RAPBD tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan. Pasalnya dia menilai ada potensi utang senilai Rp 1,6 triliun yang dianggap bisa memicu defisit keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut data dinas keuangan kami dengan TAPD, kami punya potensi utang di tahun 2024 itu, Rp 1,6 triliun. Datanya demikian. Oleh karenanya, saya sampaikan bahwa kita sekarang defisit Rp 1,5 triliun," kata Bahtiar kepada wartawan, Kamis (12/10/2023).
Belakangan, Pemprov Sulsel kembali mengadakan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel pada Selasa (24/10). Dalam pertemuan itu mengemuka RAPBD Sulsel tahun 2024 diproyeksi menyusut menjadi Rp 10,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan nilai tersebut didapatkan setelah dilakukan penyesuaian antara proyeksi pendapatan dan belanja. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel juga telah diminta mengkalkulasi proyeksi pendapatannya.
"Sudah itu, turun. Jadi Rp 10,260 triliun sekian. Turun 200 miliar (dari proyeksi RAPBD sebelumnya). Karena jangan sampai ditulis Rp 10,4 triliun, nanti belanja lagi Rp 10,4 triliun, jadi tahun 2025 ada utang baru lagi," ucap Syahar kepada wartawan usai rapat, Selasa (24/10).
Syahar mengatakan proyeksi RAPBD 2024 itu akan dikaji lagi oleh Tim Pemerintah Anggaran Daerah (TAPD) Sulsel untuk disesuaikan dengan anggaran belanja tiap OPD. Pihaknya akan kembali menggelar rapat pembahasan terkait itu pada Jumat (27/10).
"Nanti hasil yang tadi ini, oleh TAPD mengurai ke OPD-OPD. 52 OPD yang akan diurai satu per satu. (Tanggal) 27 (Oktober) di situlah kelihatan," tuturnya.
"Masuklah nanti di pembahasan komisi. Pembahasan komisi selesai, masuk lagi di pembahasan Banggar terakhirnya," tambah Syahar.
Program Bantuan Keuangan Dihapus
Kebijakan rasionalisasi RAPBD tahun 2024 berdampak pada sejumlah kegiatan yang berpotensi tidak dilanjutkan tahun depan. Program bantuan keuangan (bankeu) termasuk kegiatan yang akan dihapus dari RAPBD.
"(Program bantuan keuangan) Sepertinya sudah tidak ada. Itu termasuk belanja yang dikurangi. Karena itu sunah sifatnya," ungkap Syahar.
Diketahui, program bantuan keuangan kerap dianggarkan tiap tahun oleh Pemprov Sulsel di era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Dalam pelaksanaannya, Pemprov memberikan bantuan anggaran ke instansi kabupaten/kota.
Bantuan keuangan itu dimaksudkan untuk mendorong percepatan di berbagai sektor, baik infrastruktur, pertanian, hingga pariwisata. Pada tahun 2023, Pemprov Sulsel masih sempat mengalokasikan bantuan keuangan sekitar Rp 217 miliar.
"Jadi dana bantuan keuangan tidak ada. Dana bantuan keuangan yang ada, yang sifatnya untuk BPJS, Hibah, untuk Pemilu," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Belanja Dikurangi demi Bayar Utang
Syahar melanjutkan RAPBD 2024 difokuskan untuk menyelesaikan urusan wajib, termasuk membayar utang. Belanja yang tidak penting dipangkas demi menyelesaikan kewajiban itu.
"Ada belanja yang dianggap tidak terlalu penting ini dikurangi. Supaya bisa menyelesaikan pembayaran utang," ucap Legislator Sulsel Fraksi NasDem ini.
Utang yang dimaksud, lanjut Syahar, utang dana bagi hasil (DBH), dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga utang pihak ketiga. Bahkan termasuk membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP).
"Nah, empat hal ini sudah tercover. Selesai. Apa yang dikurangi? Belanja-belanja yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan. Akhirnya itulah yang jalan," tegas Syahar.
Syahar tidak menyebut nominal utang yang dimaksud. Namun urusan wajib ini diharapkan diselesaikan agar tidak menyeberang di tahun anggaran berikutnya.
"Yang wajib itu, itulah DBH. Banyak belanja untuk menyelesaikan, baik yang lama, 2023 nyeberang ke 2024. Di 2024 kita selesaikan," ujarnya.
Program Prioritas di RAPDB Sulsel 2024
Syahar mengungkap program prioritas dalam RAPBD 2024 harus kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk di antaranya infrastruktur hingga program ketahanan pangan.
"Kita harus membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, banyak yang lain kita biayai. Ini yang ketahanan pangan yang lebih pada proyek yang kami langsung masuk ke masyarakat," ucapnya.
Menurut Syahar, tugas OPD Pemprov Sulsel selanjutnya menguraikan sektor prioritas itu ke dalam berbagai program kegiatan. Dia berharap OPD bisa mematangkan konsepnya agar belanja bisa efektif.
"Sisa yang dipikirkan tadi implementasinya semua OPD-OPD. Jangan sampai di konsep bagus, tapi pelaksanaannya lemah," kata Syahar.
Budi daya pisang yang diinisiasi Pj Gubernur Sulsel juga akan menjadi prioritas yang masuk dalam bagian program ketahanan pangan. Namun demikian, komoditas pangan lainnya tetap dikembangkan.
"Pisang dan komoditi lainnya sesuai dengan yang ada di Sulsel. Itu tetap dianggarkan baik dalam bentuk pilot project, baik dalam bentuk diserahkan ke masyarakat," jelas Syahar.
Syahar melanjutkan program di sektor peternakan juga menjadi atensi, termasuk perikanan dan kelautan lewat pembangunan rumpon ikan. Program untuk pengentasan kemiskinan juga disebut akan mendapat alokasi anggaran yang besar.
"(Anggaran program pengentasan kemiskinan) Sepertinya itu besar. Tapi, kita nanti lihat gambarannya di tanggal 27 (Oktober). Di rapat Banggar berikutnya," imbuh Syahar.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas
Fraksi PKB DPRD Sulsel meminta agar perjalanan dinas termasuk yang dirasionalisasi anggarannya. Anggarannya diminta dipangkas dan dialihkan ke program prioritas yang menyentuh masyarakat.
"Perjalanan dinas pasti dikurangi, anggaran makan dan minum, nanti yang begitu-begitu (dihilangkan)," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel Azhar Arsyad di kantornya, Rabu (25/10).
Azhar meminta agar TAPD Pemprov Sulsel bersama Banggar tidak memforsir anggaran untuk kegiatan seremonial. Dia menegaskan anggaran direalisasikan untuk program yang selaras dengan program pusat, baik persiapan pemilu, penanganan stunting, hingga ketahanan pangan.
"Jangan terlalu banyak anggaran terbuang untuk kegiatan seremonial sebenarnya. Presiden juga bilang dana stunting itu 60 persen lebih hanya untuk seminar dan rapat. Karena ini Pj (gubernur) prioritasnya hanya fokus dana pemilu atau politik, stunting, ketahanan pangan," terangnya.
Sementara Fraksi PAN DPRD Sulsel mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Pj Gubernur Sulsel. Pihaknya meminta untuk menghindari belanja kegiatan yang orientasinya bukan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita harus fokus pada upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung hari ini. Termasuk soal ketahanan pangan, kekeringan, penanggulangan bencana, yang begitu menurut saya harus prioritas," kata Wakil Ketua Fraksi PAN Andi Irwandi Natsir.
Dia berharap OPD Pemprov Sulsel bisa menyusun belanja anggaran yang sesuai dengan program prioritas. Pihaknya akan ikut mengkaji anggaran dalam rapat pembahasan RAPBD Sulsel 2024 berikutnya.
"Yang kita tunggu saat ini pagu setiap SPKD dalam rangka mem-break down beberapa program prioritas. Apa yang menjadi program prioritas Pak Pj (gubernur) kita dukung. Kita menunggu pagu setiap SKPD untuk dilakukan pembahasan," pungkasnya.
