.webp)
Komisi C DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait polemik Dana Bagi Hasil (DBH) mandek. Terungkap dalam rapat tersebut bahwa DBH untuk 20 kabupaten/kota yang mandek tembus Rp 972 miliar atau nyaris Rp 1 triliun.
"Rapat tadi di komisi terkait dana bagi hasil yang menjadi kisruh akhir-akhir ini. Jadi tadi kita rapat kurang lebih mungkin hampir 2 jam. Kita bersama Pak Bobby (Kepala BPKAD Sulsel) bersama jajarannya mencarikan solusi yang terbaik untuk bisa terselesaikan DBH yang tertunggak di 24 kabupaten/kota yang ada di Pemprov sulsel," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Tauphan Ansar kepada wartawan usai rapat.
Fadel mengungkapkan DBH untuk 2024 baru dibayarkan untuk 4 daerah berdarkan laporan dari BKAD Sulsel. Sementara 20 kabupatan/kota lainnya akan dibayarkan pada 2025 hingga 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya 4 kabupaten yang baru terbayarkan. Jadi insyaallah 2025, sisanya 20 kabupaten diselesaikan, paling tidak diupayakan 2025, tapi paling buruknya itu akan terselesaikan di 2026," jelasnya.
Total utang DBH Pemprov Sulsel pada 2024 untuk 20 kabupaten/kota capai Rp 972 miliar. Sementara 4 daerah yang baru menerima DBH 2024 hanya Takalar, Pinrang, Sidrap dan Luwu Utara (Lutra).
"Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp 972 miliar harusnya dibayarkan tahun 2024, tapi baru terbayarkan di 4 kabupaten, Takalar, Pinrang, Sidrap dan Lutra. Jadi masih ada 20 kabupaten/kota yang belum terbayarkan," jelasnya.
Kepala BKAD Sulsel Salehuddin alias Bobby mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 1,9 triliun tahun ini untuk menyelesaikan utang DBH ini. Anggaran itu untuk membayar sisa utang DBH 2024 dan DBH 2025.
"Itu DBH 1,9 triliun untuk anggaran tahun ini dan anggaran kurang salur 2024, tahun sebelumnya," singkatnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry telah buka suara soal polemik DBH ke kabupaten/kota yang mandek di Pemprov Sulsel. Dia menjanjikan akan membayarkan utang Pemprov tersebut secara bertahap.
"Nanti kita akan selesaikan (DBH) secara bertahap tentunya," ujar Fadjry kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/1).
Dia memastikan Pemprov Sulsel akan membayar kewajiban DBH tersebut, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Menurutnya, pembayaran DBH tersebut memang sebaiknya dilakukan bertahap.
"Jadi DBH kewenangan memang ada di Pemerintah Provinsi dan pasti semua hak akan kita berikan tentunya. Tapi kan yang tahu fiskal keuangan provinsi kan kita. Baiknya memang secara bertahap nanti kepada kabupaten termasuk kota madya. Kita akan selesaikan," jelasnya.
(hmw/sar)
