.webp)
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap penyebab Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 dari pemerintah provinsi (Pemprov) sebanyak Rp 972 miliar belum tersalurkan ke 20 kabupaten/kota. Selain dipakai bayar utang proyek ke pihak ketiga, anggaran di APBD Sulsel 2024 diprioritaskan untuk Pilgub Sulsel.
"Permasalahan DBH ini karena di tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih fokus di Pilkada. Jadi prioritaskan Pilkada akhirnya untuk DBH ditunda sementara. Karena ada juga permasalahan pihak ketiga yang harus dibayarkan oleh Pemprov," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fadel Tauphan Ansar usai rapat kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Senin (13/1/2024).
Fadel mengaku miris dengan kondisi yang dialami Pemprov Sulsel. Kondisi ini dinilai bisa mempengaruhi kondisi penganggaran di APBD tiap tahun jika tidak kunjung diselesaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau total utang DBH, saya juga agak miris melihatnya, Rp 972 miliar harusnya dibayarkan tahun 2024, tapi baru terbayarkan di 4 kabupaten, Takalar, Pinrang, Sidrap dan Lutra. Jadi masih ada 20 kabupaten/kota yang belum terbayarkan," ujarnya.
Sementara terkait utang ke pihak ketiga, Fadel menyebut Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap. Total utang yang telah dibayarkan ke kontraktor tersebut sebanyak Rp 679 miliar.
"Kalau utang ke pihak ketiga itu alhamdulilah sudah terbayarkan beberapa, utang di 2023 sudah terbayarkan beberapa di 2024. Totalnya ada Rp 679 miliar," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti sisa utang yang belum terbayarkan ke pihak ketiga. Fadel mengaku menunggu laporan lengkap dari BKAD Sulsel.
"Sisanya saya koordinasi dengan pak Bobby (Kepala BKAD Sulsel), kami akan diberikan data lengkapnya jadi saya belum bisa menyampaikan sekarang," jelasnya.
Pihaknya berharap Pemprov Sulsel bisa merampungkan utang-utang ke pihak ketiga dan DBH tahun ini. Skenario terburuknya, kata dia, utang DBH itu akan dibayarkan pada 2026.
"Kita harus menggenjot bagaimana caranya utang dana bagi hasil ini harus terselesaikan dengan cepat, karena kasihan teman-teman di kabupaten/kota selalu mengeluhkan terkait hal tersebut," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel Salehuddin alias Bobby mengaku sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 1,9 triliun tahun ini untuk menyelesaikan utang DBH ini. Anggaran itu untuk membayar sisa utang DBH 2024 dan DBH 2025.
"Itu DBH 1,9 triliun untuk anggaran tahun ini dan anggaran kurang salur 2024, tahun sebelumnya," singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry telah buka suara soal polemik DBH ke kabupaten/kota yang mandek di Pemprov Sulsel. Dia menjanjikan akan membayarkan utang Pemprov tersebut secara bertahap.
"Nanti kita akan selesaikan (DBH) secara bertahap tentunya," ujar Fadjry kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/1).
Dia memastikan Pemprov Sulsel akan membayar kewajiban DBH tersebut, namun akan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Menurutnya, pembayaran DBH tersebut memang sebaiknya dilakukan bertahap.
"Jadi DBH kewenangan memang ada di Pemerintah Provinsi dan pasti semua hak akan kita berikan tentunya. Tapi kan yang tahu fiskal keuangan provinsi kan kita. Baiknya memang secara bertahap nanti kepada kabupaten termasuk kota madya. Kita akan selesaikan," jelasnya.
(sar/hsr)
