DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) batal mengusulkan calon penjabat (Pj) gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya berakhir 5 September mendatang. Keputusan itu pun dianggap mengabaikan suara masyarakat Sulsel.
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan mengatakan DPRD Sulsel merupakan representatif masyarakat. Sehingga menurutnya, DPRD semestinya memastikan calon Pj gubernur benar-benar memahami kondisi Sulsel.
"Dari sisi proses pemerintahan, ini sesungguhnya menjadi hal yang dalam satu sisi ada hak yang terabaikan. Karena kita tahu DPRD inikan representasi politik masyarakat Sulsel yang harusnya bisa menyampaikan nama yang betul-betul memahami konteks dan kondisi di Sulsel," kata Lukman saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (9/8/2023).
"Pastinya figur-figur yang memiliki kapasitas, yang bisa merepresentasikan masyarakat Sulsel, bisa diusulkan ke pemerintah pusat," imbuhnya.
Dia pun menyebut keputusan DPRD Sulsel untuk tidak mengusulkan nama calon Pj gubernur menjadi catatan kinerja yang seharusnya memperhatikan aspirasi masyarakat. Apalagi, kata dia, Sulsel menjadi barometer pemerintahan di Indonesia Timur.
"Apalagi kita melihat Sulsel ini menjadi barometer pemerintahan, politik untuk kawasan Timur Indonesia. Ini menjadi satu catatan bagi DPRD kita, bagaimana kemudian proses komunikasi politik itu harusnya bisa betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Sulsel," terangnya.
Saat ini, lanjut Lukman, masyarakat Sulsel tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin pemerintahan belakang. Sosok pemimpin Sulsel diharapkan juga memiliki kapabilitas dan kemampuan leadership yang baik.
"Harus melihat dari sudut pandang bahwa ada harapan besar dari masyarakat Sulsel, Pj ini nanti orang-orang yang bukan hanya dari sisi kapabilitas, dari sisi kemampuan leadership, tapi juga mampu merajut elemen-elemen masyarakat di Sulsel," ujarnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
(asm/hsr)