.webp)
Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Lukman Irwan menyoroti komunikasi politik lintas fraksi di DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) buntut batalnya pengusulan 3 calon penjabat (Pj) gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman ke Kemendagri. Lukman menilai ada tumpang tindih kepentingan parpol sehingga tidak ada titik temu yang memutuskan 3 calon Pj gubernur.
"Dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dalam hal pengusulan calon Pj, saya kira memang bukan menjadi sesuatu yang mutlak bagi DPRD.
(Namun) secara politis ini menunjukkan komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik antar fraksi-fraksi yang ada di DPRD," kata Lukman saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (9/8/2023).
Lukman menyebut sejatinya fraksi di DPRD Sulsel merupakan jalur koordinasi lanjutan dari tiap-tiap partai politik (parpol). Sehingga, masing-masing fraksi melanjutkan kepentingan parpolnya untuk menghadapi pesta Pemilu 2024 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fraksi ini kan perpanjangan tangan dari partai politik. Pastinya akan bersesuaian dengan kepentingan partai politik untuk mencari figur yang sesuai dengan kebutuhan kontestasi di 2024 nantinya," bebernya.
Menurutnya, posisi seorang Pj Gubernur Sulsel merupakan modal yang sangat besar karena membawahi sejumlah perangkat ASN dan mempunyai kewenangan mengelola APBD. Maka tak heran jika posisi ini sangat diincar dan diperebutkan oleh semua parpol.
"Apalagi seorang Pj ini menjadi nakhoda birokrasi dan mengomandoi ratusan ribu ASN. Kemudian mempunyai kekuatan untuk menggerakkan program-program yang ada di APBD. Ini menjadi semacam kue yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan politik," imbuhnya.
Lukman menduga kebuntuan DPRD Sulsel untuk menyepakati tiga nama calon Pj Gubernur diakibatkan oleh dialektika yang tidak diorganisir secara baik. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi pola komunikasi politik yang ada di fraksi.
"Oleh karenanya pasti bahwa 4 nama yang beredar, untuk mencapai titik temu di tiga nama, ini boleh jadi ada proses dialektika yang tidak terhilirisasi dengan komunikasi politik yang baik di fraksi DPRD Sulsel," terangnya.
Abaikan Hak Representatif Masyarakat Sulsel
Selain komunikasi politik yang tidak berjalan mulus, Lukman juga menyebut keputusan DPRD Sulsel ini mengabaikan hak representatif masyarakat Sulsel. Ia menyebut, seharusnya melalui usulan Pj Gubernur memastikan calon tersebut benar-benar memahami kondisi Sulsel.
"Dari sisi proses pemerintahan, ini sesungguhnya menjadi hal yang dalam satu sisi ada hak yang terabaikan. Karena kita tahu DPRD inikan representasi politik masyarakat Sulsel yang harusnya bisa menyampaikan nama yang betul-betul memahami konteks dan kondisi di Sulsel," ucapnya.
"Pastinya figur-figur yang memiliki kapasitas, yang bisa merepresentasikan masyarakat Sulsel, bisa diusulkan ke pemerintah pusat," tambahnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Apalagi kita melihat Sulsel ini menjadi barometer pemerintahan, politik untuk kawasan Timur Indonesia. Ini menjadi satu catatan bagi DPRD kita, bagaimana kemudian proses komunikasi politik itu harusnya bisa betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Sulsel," tuturnya.
Dia juga mengatakan bahwa masyarakat Sulsel tidak hanya membutuhkan sosok pemimpin pemerintahan belaka. Melainkan juga memiliki kecakapan untuk mengorganisir elemen-elemen masyarakat yang ada di Sulsel.
"Harus melihat dari sudut pandang bahwa ada harapan besar dari masyarakat Sulsel, Pj ini nanti orang-orang yang bukan hanya dari sisi kapabilitas, dari sisi kemampuan leadership, tapi juga mampu merajut elemen-elemen masyarakat di Sulsel," tutupnya.
Diketahui, keputusan tidak mengusulkan calon Pj Gubernur Sulsel ke Kemendagri ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Selasa (8/8) malam. Pembahasan 3 dari 4 nama yang mencuat berakhir tanpa kesepakatan alias deadlock.
Adapun keempat nama tersebut ialah Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkominfo Aswanto, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.
Simak Video "Video: 3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/nvl)
