Usulan Dana Parpol Naik dan Momen Pencitraan Politik Gubernur Sulsel

Parpol Dukung Dana Bantuan Naik

Enam dari sembilan parpol yang memiliki fraksi di DPRD Sulsel telah menyatakan sikap mendukung usulan dana bantuan parpol naik empat kali lipat. Enam parpol itu yakni Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan.

Sementara masih ada tiga parpol lainnya yang belum menentukan sikap. Mereka adalah NasDem, Gerindra, dan PKS.

Enam Parpol tersebut mendukung usulan kenaikan dana bantuan empat kali lipat dengan alasan yang beragam. PAN mendukung usulan kenaikan dana bantuan parpol karena mengeluhkan biaya politik di Indonesia yang mahal.

Partai Demokrat disebut mendukung kenaikan setelah membandingkan dana bantuan parpol dengan dana hibah KONI. PPP menilai kenaikan dana bantuan parpol dapat memperkuat demokrasi.

Selanjutnya PKB mendukung kenaikan dana parpol karena dianggap sebagai hal yang baik. Golkar bahkan menganggap kenaikan empat kali lipat masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan partai.

Sementara PDIP tetap menyerahkan keputusan kepada Gubernur Sulsel. Namun PDIP juga tidak menolak usulan tersebut. PDIP justru meminta kenaikan dana bantuan parpol tidak dianggap mengganggu program Pemprov Sulsel lainnya.

Simak panggung gubernur di halaman selanjutnya.

Bisa Jadi Momen Pencitraan ASS

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Sukri Tamma menilai usulan dana bantuan partai politik (parpol) empat kali lipat di Sulawesi Selatan (Susel) dapat menjadi momen pencitraan bagi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) di hadapan parpol menjelang Pilgub Sulsel 2024. Sukri menyebut penilaiannya berlaku jika ASS menyepakati usulan kenaikan tersebut.

"Mungkin bisa jadi secara politik dianggap sebagai salah satu upaya untuk mulai bersosialisasi dengan partai politik. Kemudian nanti jika (ASS) akan kembali maju pada 2024 tentu sudah ada komunikasi awal dengan kebijakan itu," ujar Sukri Tamma kepada detikSulsel, Kamis (24/11).

Sukri mengatakan restu ASS atas kenaikan dana bantuan parpol bisa meninggalkan kesan positif. Dia menyebut dengan menyepakati usulan itu ASS juga dapat dinilai sebagai Gubernur yang sejalan dengan kepentingan parpol di Sulsel.

"Karena dengan demikian kan tentu paling tidak jika parpol menerima itu sebagai sebuah kebijakan yang baik tentu kan parpol akan menganggap bahwa gubernur yang saat ini adalah orang yang ternyata memberikan dalam tanda petik ya, sejalan dengan keinginan partai," katanya.

Lebih lanjut Sukri menganggap jika ASS akhirnya benar-benar menyepakati usulan kenaikan dana bantuan empat kali lipat, maka hal itu dapat diartikan sebagai langkah awal membangun komunikasi dengan parpol seandainya ASS akan maju kembali pada Pilgub Sulsel 2024 mendatang.

"Sehingga kalau kemudian besok misalnya ada komunikasi awal barang kali ya menuju ke Pilgub 2024 ya sudah ada komunikasi awal yang sudah dimulai kan. Dan dibangun dengan cara yang oleh parpol juga disukai. Kan begitu," tuturnya.

Menurut Sukri usulan kenaikan dana parpol sebenarnya secara normatif ditujukan untuk turut meningkatkan efektifitas parpol dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dengan peningkatan dana bantuan diasumsikan parpol akan semakin bergairah untuk bersentuhan dengan konstituennya.

"Secara normatif asumsinya adalah dengan semakin banyak bantuan, parpol akan semakin bergairah untuk kemudian bersentuhan dengan masyarakat, dengan konstituennya," kata Sukri.

Meskipun demikian, Sukri menjelaskan usulan kenaikan dana parpol empat kali lipat juga bisa saja bertujuan untuk mendapatkan amunisi tambahan pada pemilihan umum (pemilu) 2024. Jika disepakati naik 4 kali lipat maka persiapan parpol menjelang pemilu dapat menjadi lebih baik.

"Di sisi yang lain tentu itu akan menjadi amunisi yang baik untuk persiapan, ada tambahan dana untuk mereka menuju pemilu 2024. Di lain sisi itu juga bisa dibaca sebagai itu tadi, upaya untuk membuka komunikasi (antara ASS dengan parpol)," pungkasnya.