.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mengkaji usulan dana bantuan partai politik (parpol) naik tiga kali lipat tahun 2023 nanti. Dana bantuan parpol diusulkan naik dari Rp 1.200 menjadi Rp 5.000 per suara sah.
"Baru sementara usulan (naik) dari Rp 1.200 per suara sah, diusul menjadi Rp 5.000 per suara sah (empat kali lipat)," ungkap Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulsel Andi Besse Wana kepada detikSulsel, Senin (21/11/2022).
Andi Wana mengatakan Kesbangpol tengah melakukan studi banding di Jawa Timur. Dia menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang telah menaikkan dana bantuan parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebetulan Jawa Timur, di antara sekian banyak provinsi, Jawa Timur yang sudah melakukan kenaikan," katanya.
Andi Wana menuturkan kenaikan dana bantuan itu diusulkan oleh parpol melalui ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari. Dia menyebut, Andi Ina mengirimkan surat usulan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
"Itu usul dari setiap partai melalui ibu Ketua DPRD," tuturnya.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Sulsel Asriady Sulaiman mengatakan dengan dana bantuan parpol Rp 1.200 per suara sah saat ini, Pemprov Sulsel setiap tahunnya menganggarkan sekitar Rp 5 miliar lebih untuk dibagikan kepada 11 Parpol yang tercatat pada Pemilu 2019.
Namun dia tidak menjelaskan lebih detail berapa total anggaran yang akan digelontorkan pada APBD 2023 seandainya kenaikan dana bantuan parpol jadi naik menjadi Rp 5.000 per suara sah.
"Lebih dari lima miliar selama ini (dalam satu tahun)," ujar Asriady saat dikonfirmasi terpisah, Senin (21/11/2022).
Kendati demikian, Asriady menjelaskan bahwa kenaikan dana bantuan parpol tidak bisa serta merta dilakukan. Pemprov Sulsel perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu Pemprov Sulsel juga wajib mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sebelum memutuskan kenaikan dana bantuan parpol di tahun 2023 mendatang.
"Itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah di Sulawesi Selatan. Itu yang menjadi pokok, mana yang menjadi prioritas dan sebagainya," tukasnya.
(ata/hmw)
